Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah telah mengusulkan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan RUU Lembaga Pemasyarakatan tidak dimasukkan ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021.
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan, pemerintah pada saat ini memandang masih perlu melakukan sosialisasi lebih mendalam terkait RUU KUHP dan RUU Pemasyarakatan kepada masyarakat secara luas.
"Kami gunakan waktu ini juga untuk sosialisasi dulu, karena undang-undang ini juga carry over, mudah saja buat kami untuk mengangkatnya kembali," papar Yasonna saat rapat di Baleg DPR, komplek Parlemen, Jakarta, Senin (23/11/2020).
Menurut Yasonna, terkait dinilai pentingnya RUU Permasyarakatan yang dihubungkan dengan kepadatan di lembaga pemasyarakatan, pemerintah saat ini lebih mendorong perubahan RUU tentang Narkotika.
"Karena 50 persen lapas itu isinya narkotika. Ini kunci pokoknya," ucap Yasonna.
Baca juga: Ini 3 RUU Baru yang Diusulkan Pemerintah Masuk Prolegnas Prioritas 2021
Yasonna menyebut, persoalan RUU Pemasyarakatan dan KUHP pada saat ini tinggal sedikit memberikan penjelasan kepada masyarakat, agar pandangan pemerintah, DPR dan publik menjadi sama.
"Barangkali tidak sampai 10 persen, sudah tinggal memberikan jawaban, sosialisasi, sehingga orang tidak mempersepsikan berbeda," ucap Yasonna.
Selain RUU KUHP dan Pemasyatakatan, pemerintah juga mengusulkan RUU tentang Badan Pemeriksa Keuangan tidak dimasukkan ke dalam Prolegnas Prioritas 2021.