Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Calon Wakil Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Rahayu Saraswati Djojohadikusumo menegaskan dirinya tidak ada kaitan dengan kasus korupsi yang menyandung Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo.
Rahayu Saraswati merasa difitnah karena dikaitkan dengan operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Edhy Prabowo.
Namun Rahayu Saraswati tetap menghadapi terjangan fitnah itu dengan tegar.
Rahayu Saraswati sudah menduga akan diterpa serangan karena hasil survei Indikator Politik Indonesia mengunggulkan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Muhamad-Saraswati.
"Sejak hasil survei oleh Indikator keluar, di mana Muhamad-Saraswati unggul, saya tahu ada kemungkinan besar kami akan dilanda dengan segala upaya untuk menurunkan kredibilitas dan elektabilitas kami," ungkap Rahayu Saraswati melalui keterangan tertulis kepada Tribunnews.com, Sabtu (28/11/2020).
"Tak lama kemudian berita soal Menteri KKP keluar, saya tahu kemungkinan besar hal itu akan dipermainkan untuk menyerang saya dalam kontestasi politik," ungkap Wakil Ketua Umum Gerindra tersebut.
Baca juga: Susuri Sungai Cisadane, Rahayu Saraswati Jumpai Limbah Beracun dari Pabrik Tisu di Tangsel
Perempuan yang juga merupakan keponakan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tersebut menilai strategi seperti ini bukanlah hal baru.
"Dan sayangnya, dugaan saya benar," ungkapnya.
Sementara itu terkait izin perusahaan keluarganya, PT Bima Sakti Mutiara yang memperoleh izin budi daya lobster, Rahayu Saraswati menepis dugaan adanya unsur KKN (korupsi kolusi nepotisme).
Ia menyebut telah mengikuti semua prosedur seperti halnya perusahaan-perusahaan lainnya.
Apalagi dikaitkan dengan kasus korupsi yang menjerat Menteri KKP.
"Kasus yang menimpa Menteri KKP adalah soal suap yang dilakukan oleh satu PT kepadanya dan beberapa orang secara pribadi. Apa hubungannya dengan perusahaan kami?" ungkapnya.
Baca juga: Jika Edhy Prabowo Dicopot, Jokowi Pilih Susi atau Kompromi dengan Gerindra? Ini Kata Pengamat
Adapun terkait izin budi daya lobster untuk perusahaan keluarganya, Rahayu Saraswati juga membantah adanya praktik kolusi dan nepotisme karena mengikuti prosedur sebagaimana puluhan perusahaan lainnya.
"Kami melalui proses pendaftaran untuk ijin sama seperti 60 perusahaan lain yang mendapatkan ijin. Di mana kolusinya?" ungkapnya.