Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politikus PKS Anis Byarwati resmi dilantik menjadi Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan DPP PKS Periode 2020-2025.
Pelantikan ini dilakukan langsung oleh ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufry pada acara Musyawarah Nasional V PKS yang dilaksanakan di Mason Hotel, Bandung Barat, Jawa Barat, Minggu (30/11/2020).
Mengawali tugasnya sebagai Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan, Anis menyampaikan sejumlah rencana dan misi yang akan dijalankannya di Bidang Ekonomi dan Keuangan.
Baca juga: Hadiri Munas V PKS, Netty Aher: Logo Baru PKS akan Memikat Pemilih Perempuan dan Milenial
Anis mengatakan bahwa PKS sejatinya sudah memiliki pijakan yang kuat dengan posisinya sebagai partai oposisi.
PKS disebutnya sudah memiliki Platform Kebijakan PKS.
"Platform ini merupakan dokumen yang merefleksikan visi, misi, program dan sikap partai terhadap persoalan kebangsaan. Platform PKS menjadi inspirasi dan motivasi utama dalam perumusan sikap dan kebijakan partai," ujar Anis, dalam keterangannya, Senin (30/11/2020).
Baca juga: Gamal Albinsaid Merapat ke PKS, Jadi Ketua DPP Bidang Kepemudaan
Demikian juga di Bidang Ekonomi dan Keuangan, Anis mengatakan platform menjadi filosofi dasar semua kebijakan maupun program yang akan dirumuskan dan menjadi acuan dalam menentukan sikap terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.
“Sehingga, setiap analisis kebijakan yang dilakukan Bidang Ekonomi dan Keuangan DPP akan selalu merefleksikan ide dan gagasan yang terdapat dalam platform PKS ini secara kuat,” kata dia.
Menurutnya, PKS mencita-citakan institusi ekonomi berkeadilan, yaitu ekonomi yang inklusif, bersifat egaliter, memberikan hak yang sama terhadap seluruh elemen masyarakat, ekonomi yang tidak elitis, tidak monolitis, tidak oligarki.
“Ini adalah perekonomian yang dilandasi persaingan usaha yang sehat dan setara bagi seluruh pelaku usaha. Tujuannya jelas, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas,” jelas Anis.
Baca juga: PKS Bidik Perolehan 15 Persen Suara di Pemilu 2024
Anggota Komisi XI DPR RI ini juga menegaskan ekonomi berkeadilan yang tercantum dalam platform, mendorong tumbuhnya ekonomi yang berbasis knowledge yang menumbuhkan competitive advantage (keunggulan kompetitif) berdasarkan kelimpahan sumber daya alam yang tersedia.
"Jadi bukan sekedar ekonomi berbasis sumber daya alam,” imbuhnya.
Karenanya, kata Anis, ekonomi berkeadilan ini mensyaratkan tumbuhnya SDM unggul yang memiliki nilai tambah dan daya saing dari berbagai produk ekonomi nasional.
Baca juga: Inilah Susunan Lengkap Pengurus DPP PKS Periode 2020-2025
Dia mengatakan semua itu terbingkai dalam sistem inovasi nasional dan tugas utama dari Bidang Ekonomi dan Keuanganlah mewujudkan apa yang dicita-citakan PKS dalam platform tersebut.
Lebih lanjut, Anis menekankan program Bidang Ekonomi dan Keuangan periode 2020-2025 yang dipimpinnya, dipastikan akan meneruskan apa yang sudah dikerjakan oleh Bidang Ekonomi dan Keuangan diperiode-periode sebelumnya.
“Kesinambungan program harus dijaga, agar semakin memantapkan posisi PKS sebagai partai oposisi. Dan yang juga penting, PKS harus memberikan alternatif pemikiran-pemikiran ekonomi yang tujuannya adalah untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik,” tandas Anis.