Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM (Menko Polhukam) RI Mahfud MD menjelaskan sikap pemerintah terhadap deklarasi Papua yang dilakukan ketua kelompok separatis, Benny Wenda.
Dikutip dari siaran langsung YouTube Kompas TV, Mahfud MD menuturkan Benny Wenda membuat negara ilusi, Kamis (3/12/2020)
"Menurut kami, Benny Wenda ini membuat negara ilusi, negara yang tidak ada faktanya, Papua Barat itu apa," tambahnya.
Hal ini disampaikannya dalam konferensi pers bersama Ketua MPR RI Bambang Soesantyo di Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (3/12/2020).
Baca juga: Ketua MPR RI Bambang Soesatyo Sebut Deklarasi Benny Wenda Adalah Tindakan Makar
Mahfud menuturkan syarat suatu wilayah dikatakan sebagai negara.
"Menurut Montevideo Convention, negara itu syaratnya ada 3 dan ada 1, ada rakyat yang kuasai, ada wilayah, ada pemerintahnya."
"Nah dia (Benny) enggak ada itu, rakyatnya siapa, dia pemberontak, dia orang luar."
"Wilayah Papua, kita riil yang menguasai."
Baca juga: Polri: Deklarasi Kemerdekaan Papua Barat Adalah Propaganda dan Provokasi Benny Wenda
"Siapa yang ngasih dia pemerintah, orang Papua saja tidak menguasai," tuturnya.
"Satu lagi, adanya pengakuan dari negara lain, masuk dalam organisasi Internasional, dia cuma didukung satu negara kecil," tambahnya.
Menko polhukam ini menjelaskan kedudukan wilayah Papua secara hukum ada di wilayah Indonesia.
"Referendum bulan November Tahun 1969 disahkan Majelis Umum PBB, bahwa Papua itu bagian sah dari Republik Indonesia," tambahnya.
Baca juga: Mahfud: Pemerintah Siapkan Penambahan Dana Otsus Papua dan Pemekaran Wilayah Dalam Waktu Dekat
Ia juga menerangkan, Benny Wenda adalah seorang mantan narapidana dan tidak memiliki kewarganegaraan.
"Benny Wenda itu adalah seorang narapidana, sudah dijatuhi pidana 15 tahun karena tindakan kriminal."
"Tetapi, lari sehingga enggak punya kewarganegaraan, di Inggris dia tamu, di Indonesia sudah dicabut warga negaranya."
"Lalu bagaimana dia mau memimpin negara? itulah yang saya katakan negara ilusi," jelas Mahfud MD.
Melaluinya, pemerintah meminta Polri untuk menegakkan hukum atas kasus Benny Wenda ini.
"Pemerintah menyikapi hal itu dengan meminta Polri melakukan penegakan hukum," ucapnya.
Kepada masyarakat, Mahfud menegaskan tidak perlu takut adanya kasus deklarasi ini.
Selain itu, Mahfud juga menjelaskan sikap pemerintah terhadap situasi Papua secara umum.
Baca juga: Geramnya Mahfud MD saat Rumahnya Digeruduk Massa, Siap Tindak Tegas: Mereka Mengganggu Ibu Saya!
"Mulai sekarang, kita menegaskan bahwa pembangunan di Papua itu dilakukan melalui pendekatan kesejahteraan."
Ia menguraikan pendekatan kesejahteraan ini dilakukan pemerintah dengan melakukan dua hal.
"Kita sudah menyiapkan Perpres agar pembangunan betul-betul dirasakan rakyatnya."
Menurut keterangannya, pemerintah juga sedang menyiapkan revisi UU No 21 tahun 2011 dalam waktu dekat.
Kedua, pemerintah akan melakukan pemekaran pembangunan di Papua.
"Tujuannya, itu semua untuk kesejahteran orang Asli Papua," ujar Mahfud.
(Tribunnews.com/Shella)