Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Fasilitator perdamaian Aceh yang juga warga Finlandia, Juha Christensen, disebut-sebut terlibat dalam proses pembebasan pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens, yang disandera sayap militer Organisasi Papua Merdeka (OPM) atau Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (disingkat TPNPB) yang dipimpin Egianus Kogoya selama kurang lebih satu tahun tujuh bulan sejak 7 Februari 2023.
Namun demikian, apakah betul Juha Christensen terlibat?
Kalaupun betul, sejauh mana keterlibatannya dalam pembebasan Kapten Philip?
Dalam salinan dokumen bertajuk Proposal Proses Pembebasan Pilot asal New Zealand oleh TPNPB-OPM yang didapatkan Tribunnews.com, nama Juha Christensen tercantum di dalamnya.
Di dalam dokumen itu, hanya ada 12 pihak yang disebut sebagai tim fasilitator dalam proses pembebasan Kapten Philip.
Untuk itu, Tribunnews.com mencoba melacak jejak Juha Christensen dalam proses pembebasan Philip yang disandera TPNPB-OPM sejak 7 Februari 2023.
Baca juga: Profil Edison Gwijangge, Negosiator Bebasnya Pilot Susi Air & Jemput Langsung Kapten Philip di Nduga
Direktur Eksekutif Amnesty International yang namanya tercantum dalam salinan dokumen tersebut sebagai anggota tim fasilitator, Usman Hamid, mengatakan pernah mendengar soal keterlibatan Juha Christensen dalam negosiasi tersebut pada tahun lalu.
"Tahun lalu setahu kami dia ada pertemuan dengan wakil TPNPB di PNG (Papua New Guinea). Tapi ada juga lembaga lain dari Swiss yang bertemu dengan TPNPB di PNG," kata Usman saat dihubungi Tribunnews.com pada Minggu (22/9/2024).
"Awal tahun sempat juga saya dengar dia ke Papua. Tapi belakangan saya tidak pernah dengar lagi. Namanya juga tidak ada di dalam proposal TPNPB," sambung dia.
Baca juga: Menko Polhukam Sebut Kondisi Pilot Susi Air Philip Mehrtens Baik setelah Dites Kesehatan
Namun, menurut Usman yang perlu menjadi catatan terkait kejadian penyanderaan tersebut adalah pemerintah dan pihak gerakan TPNPB OPM perlu memanfaatkan momen penting tersebut untuk mengakhiri konflik di Papua.
Pembebasan Philip, kata dia, adalah sebuah pengingat bahwa konflik di Papua memberikan dampak yang sangat nyata terhadap hak asasi manusia.
Akan tetapi, lanjut dia, bukan berarti tidak ada jalan penyelesaian.
"Perkembangan penting ini juga menunjukkan pendekatan damai dan non-kekerasan sangat realistis dalam mengatasi konflik antara gerakan pro-kemerdekaan dan pihak berwenang Indonesia di wilayah yang masih banyak terjadi pelanggaran hak asasi manusia," kata Usman.