Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Ketua Umum (Ketum) Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah, Sunanto, mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan seluruh pihak penyelenggara Pilkada Serentak 2020 untuk menjaga kesehatan fisik dan psikis.
Cak Nanto, panggilan akrabnya, menilai KPU memiliki tugas ganda dalam penyelenggaraan Pemilu di tengah pandemi Covid-19.
"Saya berharap, tugas KPU menjadi dobel, tambah berat, maka ketahanan fisik dan psikis penting harus dicamkan bagi penyelenggara," ungkap Cak Nanto saat menjadi pembicara dalam program Overview Tribunnews dengan tema 'Corona Terus Menanjak, Pilkada Masih Aman?', Kamis (3/12/2020).
Diketahui selain memastikan proses Pilkada berjalan sesuai aturan, KPU juga berada di bawah bayangan ancaman klaster baru penularan Covid-19 di gelaran Pilkada Serentak.
"Tidak ada (pandemi) Covid-19 aja sudah berat, apalagi ditambah adanya Covid," lanjut Cak Nanto.
Baca juga: Terjaring OTT KPK, Bupati Banggai Laut Wenny Bukamo Ternyata Calon Petahana dalam Pilkada 2020
Baca juga: Kabar Bohong Berpotensi Meracuni Pilkada, DPR Kembali Ingatkan Kemenkominfo, KPU dan Bawaslu
Selain menjaga kesehatan, Cak Nanto meminta agar KPU dan penyelenggara pemilihan menjaga integritas.
"Kami berharap para penyelenggara tetap konsisten menjaga integritas, tetap mengawal kepada independensinya agar proses Pilkada terpilih para pemimpin yang amanah dan mengawal suara rakyat yang sebenarnya."
"Dan itu menjadi satu tantangan tersendiri," ungkapnya.
Cak Nanto juga mengimbau agar masyarakat taat terhadap aturan yang disusun KPU.
Terutama dalam penegakan protokol kesehatan.
"Bagi pemilih kami berharap penyelenggara sudah melakukan antisipasi dan proses prosedur kesehatan yang sudah dilakukan."
"Maka datanglah ke TPS dengan tata cara yang sudah berlaku dan mari kita gunakan hak suara untuk masa depan kita semua."
"Semoga kita aman-aman saja dan terpilih pemimpin terbaik, dan Pilkada tidak menjadi klaster baru di dalam pandemi Covid-19 ini," ungkap Cak Nanto.
Baca juga: Hadapi Masa Tenang Pilkada, Bawaslu-Bareskrim Polri Rapat Bahas Penguatan Penegakan Hukum
Dorong Kader Gunakan Hak Pilih