Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Kominfo RI, Prof. Dr. Widodo Muktiyo menyampaikan dunia pendidikan perlu mempersiapkan protokol kesehatan yang ketat.
Menurutnya, hal itu karena proses belajar mengajar secara langsung di sekolah akan terjadi interaksi langsung antar sesama siswa atau siswa dengan guru.
"Wacana akhir-akhir ini kita bisa menyaksikan sekolah akan dibuka normal kembali, meskipun dengan protokol kesehatan yang ketat dan dengan regulasi yang sangat ketat juga. Itu tantangan pendidikan di tengah pandemi," ujar Widodo di Jakarta, Minggu (13/12/2020).
Baca juga: Kemenko PMK: Inisiatif Sekolah Dibutuhkan untuk Hadapi Kendala Pembelajaran Selama Pandemi Covid-19
Pandemi Covid-19 lanjut Widodo memang sesuatu yang tidak bisa diduga sebelumnya sehingga tantangannya menjadi sangat kompleks tidak hanya di dalam dunia pendidikan, tetapi juga dalam dunia ekonomi, kesehatan dana dalam berbagai aspek kehidupan lainnya.
"Di tengah pandemi seperti ini, hikmah yang bisa kita lihat bahwa kita tidak bisa lagi terkoneksi secara langsung. Bisa jadi ada kehilangan di dalam proses pembelajaran. Ada pembelajaran yang menjadi berkurang atau menyempit. Terutama di pendidikan dasar," ujarnya.
Dilain pihak, Rektor Universitas Sebelas Maret Jamal Wiwoho mengatakan model pendidikan kedepan dituntut agar adaptif, inovatif dan kreatif karena akan beroperasi melalui saluran yang sarat digital.
Baca juga: Sekolah Tatap Muka Dibolehkan, Orang Tua Harus Ingat Pesan Ibu Untuk Cegah Penularan Covid-19
Oleh karena itu menurutnya ide Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk mendekatkan dunia pendidikan, dunia kampus dengan dunia industri dengan kampus merdeka belajar amat berselarasan dengan kebutuhan di era di digital.
"Kekuatan baru di era digital adalah interkoneksi yang membuat segalanya terhubung mempermudah kegiatan-kegiatan ekonomi dan sosial. Dunia klasikal telah beralih pada kekuatan baru bernama virtual," kata dia.
Sementara, DPR RI mengingatkan pemerintah akan tantangan pendidikan di era pandemi yaitu ketersediaan teknologi yang belum merata di Indonesia.
Dalam pembahasan anggaran tahun 2021, Komisi I DPR RI mendorong Kementerian Kominfo untuk membantu atau melakukan pembangunan BTS-BTS (Base Transceiver Stasion) di daerah yang tidak dibangun oleh pihak swasta.
"Kami Komisi I mendorong agar Kominfo mengambil langkah agar janji pemerintah merdeka sinyal itu betul-betul segera terwujud dan seluruh rakyat Indonesia memiliki hak akses yang sama terhadap internet. Karena dalam proses pendidikan ini ternyata internet menjadi kebutuhan utama," ujar Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari.