Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, Jakarta - Setiap pejabat di lingkungan KLHK harus dapat menjadi sosok yang kuat dan tahan banting.
Demikian pesan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya saat melantik satu Pejabat Pimpinan Tinggi Madya (Eselon I) yaitu Inspektur Jenderal KLHK, dan lima Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) lingkup KLHK di Jakarta, Jumat (18/12/2020).
"Kita sudah harus segera kembali melakukan analisis cuaca, dan bersiap menghadapi kemungkinan terjadinya banjir, setelah lepas dari karhutla beberapa waktu lalu. Lingkungan hidup dan kehutanan sebagai lansekap dan ekosistem, harus kita ikuti di segala cuaca. Jadi kita juga harus kuat di segala cuaca," ujar Menteri Siti Nurbaya.
Menteri Siti juga mengingatkan agar jajarannya terus mengikuti perkembangan dinamika di tengah masyarakat. Selain itu, diperlukan kecepatan dan daya adaptasi yang tinggi, khususnya dari jajaran Eselon I dan II.
"Oleh karenanya, saya berharap pejabat yang dilantik pada hari ini, agar dapat segera menyesuaikan diri untuk langsung bekerja dengan segala kesungguhan hati," kata Menteri Siti.
Secara khusus, Menteri Siti meminta kepada Inspektur Jenderal yang dilantik yaitu Laksmi Wijayanti, untuk terus melakukan pengembangan, dan terobosan langkah dalam menghadapi berbagai tantangan, serta meningkatkan pengawasan. Hal ini penting agar kemungkinan terjadinya pelanggaran dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas dapat diminimalisir.
"Sebagai Inspektur Jenderal harus mampu menjaga dan meningkatkan Indeks Integritas Kementerian LHK menjadi lebih baik. Jangan berikan ruang untuk kolusi, korupsi, dan nepotisme. Segala bentuk penyimpangan harus dapat dideteksi dini oleh Inspektorat Jenderal. Benahi dan terus perbaiki SPIP pada seluruh Satker lingkup Kementerian LHK," tegasnya.
Dari sisi pengendalian DAS dan Rehabilitasi Hutan, pengelolaannya kedepan akan terkait langsung dengan persoalan kesejahteraan masyarakat, perhutanan sosial, dan nilai ekonomi karbon. Oleh karena itu, budaya kerja dengan interaksi yang terus menerus perlu dilanjutkan.
"Di sini tidak bisa kita bekerja sendirian, melainkan dengan melibatkan antar komponen di KLHK. Pola kerjanya harus satu arah vektor, agar maksimal, tidak malah saling menegasikan," ucapnya.
Dijelaskan Menteri Siti, sebagai bagian dari birokrasi, jajarannya harus memiliki fungsi administratif, mengartikulasikan kebijakan, dan yang paling penting menjaga stabilitas pemerintahan.
Baca juga: Dianggap Ramah Lingkungan Perusahaan Bijih Plastik Ini Terima Penghargaan dari KLHK
Mengakhiri sambutannya, Menteri Siti menyampaikan arahan Presiden RI dalam berbagai kesempatan bahwa tantangan situasi lapangan harus dijawab dengan kerja, kerja, dan kerja.
Misi Besar KLHK
Sementara itu Irjen KLHK, Inspektur Jenderal yang baru dilantik, Laksmi Wijayanti, ketika dimintai tanggapannya menyatakan terima kasih atas kepercayaan dan amanah yang diberikan kepadanya.
“KLHK dengan tugas dan tanggungjawab yang sangat besar, juga memiliki misi yang besar terkait langkah-langkah korektif dari Kebijakan Korektif Presiden Joko Widodo,” katanya.
Karena itu lanjut Laksmi, maka semua langkah dan kebijakan birokrasi harus dilakukan secara cepat dan tepat serta terukur, efektif, dan semua harus dikoreksi demi tercapainya tujuan dengan tetap berpihak pada kepentingan masyarakat banyak.
“Jadi, ketika aparat pengendalian internal diperbaiki, maka wajib pengawas internal itu berubah. Dengan demikian misi besar pengawasan internal yakni mendukung birokrasi KLHK seefektif mungkin,” tandas Laksmi.
Laksmi yang menyelesaikan pendidikan S1-nya di ITB Bandung Jurusan Planologi dan kemudian melanjutkan Master ke Massachusetts Institute of Technology (MIT), AS, 1998 dengan konsentrasi perencanan kota dan wilayah ini menyatakan bentuk pengawasan saat ini bukan seperti dulu, hanya “watchdog” saja melainkan kita harus sering menginformaskan atau mengingatkan sesuatu dari awal atau “earli warning system”.
“Kita pun harus melakukan pendekatan secara komprehensif baik untuk sumber daya manusia (SDM), manajemen resiko, serta bagaiman mencegah kerugian dari awal,” kata Laksmi.
Dia menambahkan bahwa dirinya sangat senang karena berada dalam situasi proses transformasi birokrasi pemerintahan kita yang makin modern dan di KLHK sendiri, di bawah Menteri LHK Siti Nurbaya banyak melakukan perubahan besar dan mendasar. Banyak yang sudah berhasil dan dirasakan manfaatnya, dan masih sebagian yang dalam proses , sebab kerja birokrasi tidak semuanya dapat dirasakan langsung, butuh proses panjang.
“Ibu Menteri Siti Nurbaya telah bekerja secara sistematis dan terukur untuk mewujudkan itu,” tambahnya.
Adapun Pejabat Pimpinan Tinggi Madya (Eselon I) yang dilantik dan diambil sumpahnya yaitu Inspektur Jenderal KLHK Laksmi Wijayanti, dan lima Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) yaitu Direktur Konservasi Tanah dan Air, Muhammad Zainal Arifin; Direktur Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung, Tuti Herawati; Direktur Pengendalian Kerusakan Perairan Darat, Sri Handayaningsih; Inspektur Wilayah IV, Ade Tri Ajikusumah; dan Inspektur Investigasi, Ardyanto Nugroho.