Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengapresiasi capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) DKI Jakarta Tahun 2020 yang melebihi rata-rata nasional.
Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Muhammad Hudori dalam Musrenbang Perubahan RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2017-2022 secara virtual, Selasa (22/12/20).
Sekjen Hudori memberikan apresiasi pada Gubernur Anies Baswedan karena IPM Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 ini sebesar 80,77.
"Artinya, kalau kita lihat DKI ini menduduki ranking tertinggi di Indonesia, artinya ini juga berada di atas rata-rata nasional, yaitu di sekitar 71,94," ujar Hudori dalam keterangannya, Selasa (22/12/2020)
Hudori menyebutkan tiga faktor penting penentu kualitas hidup masyarat di DKI Jakarta yang tergolong baik, yang menyumbang angka IPM tertinggi di Indonesia itu.
Menurutnya ada 3 hal yang harus diperhatikan untuk kualitas hidup masyarakat di DKI Jakarta yang tergolong sangat baik, biasanya umur panjang dan hidup sehat, dari sisi pengetahuan, dan standar hidup layak.
Baca juga: Jepang Siapkan Dana 250 Miliar Yen Buat Kota-kota Pintar di Asean, Termasuk Jakarta
Hudori meminta jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memepertahankan, bahkan meningkatkan capaian tersebut.
Ia juga menambahkan beberapa catatan, terutama untuk perubahan RPJMN ke depan.
“Apresiasi ini perlu dipertahankan terus oleh Pemerintah DKI, mudah-mudahan juga ke depan dan seterusnya ini menduduki ranking yang pertama,” imbuhnya.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup, seperti umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak.
IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia yang menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah.
Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).