Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo ( Jokowi) resmi melantik para menteri dan wakil menteri (wamen) yang akan membantunya pada sisa masa jabatan periode 2019-2024 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/12/2020).
Selain masih berisikan wajah-wajah lama, ternyata ada salah satu tokoh dari Muhammadiyah yang memutuskan tidak bergabung dalam jajaran Kabinet Indonesia Maju tersebut.
Dia tidak lain adalah Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Abdul Mu'ti.
Baca juga: Detik-detik Abdul Muti Tolak Tawaran Jadi Wakil Menteri, Hubungi Mensesneg Usai Salat Subuh
Sebelumnya, nama Abdul Mu'ti sendiri sempat masuk radar Presiden Jokowi untuk menempati posisi wakil menteri pendidikan dan kebudayaan setelah ada keputusan untuk melakukan reshuffle.
Keputusan Abdul Mu'ti menolak bergabung ke dalam Kabinet Indonesia Maju mendapat apresiasi dari dua tokoh. Siapa saja?
Din Syamsuddin
Din Syamsuddin menyambut baik langkah Sekum Muhammadiyah Abdul Mu'ti yang menolak bergabung pada kabinet Indonesia Maju menjadi Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Wamendikbud).
Dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan Din mengatakan, penolakan itu adalah sikap tepat bagi seorang anggota Muhammadiyah sejati.
"Anggota Muhammadiyah itu antara lain tidak gila jabatan, menolak jabatan yang tidak sesuai dengan kapasitas, dan jabatan yang merendahkan marwah organisasi," ujarnya.
Mantan Ketum PP Muhammadiyah itu menilai, alasan tidak berkemampuan mengemban amanat hanyalah sikap tawadhu' Abdul Mu'ti.
"Abdul Mu'ti adalah Guru Besar dan pakar pendidikan yg mumpuni, wawasannya tentanf pendidikan dan kemampuan memimpinnya sangat tinggi," ungkapnya.
Din menyebut, penunjukan Abdul Mu'ti sebagai Wamendikbud bernada merendahkan organisasi Muhammadiyah yang besar, pelopor pendidikan, dan gerakan pendidikan nasional yang nyata.
"Seyogya Presiden memiliki pengetahuan kesejarahan dan kebangsaan sehingga dapat menampilkan kebijaksanaan untuk menempatkan seseorang dan sebuah organisasi pada tempatnya yang tepat," jelas Din.
Ia menuturkan, bagi Muhammadiyah memangku jabatan di pemerintahan bukanlah masalah besar (_is not a big deal_), karena Muhammadiyah cukup mandiri dan otonom untukk menjadi mitra strategis dan kritis Pemerintah.