Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bahwa turut serta melakukan berbagai penelitian secara cepat terkait penanganan Covid-19.
Satu di antaranya terkait dengan mitigasi risiko korupsi dalam sejumlah program dan kebijakan pemerintah terkait penanganan Covid-19 maupun pemulihan ekonomi nasional.
Dari sejumlah kajian cepat yang dilakukan, KPK merekomendasikan sejumlah hal agar tidak terjadi kerugian keuangan negara atau risiko korupsi.
Baca juga: KPK Bakal Konfirmasi Aliran Uang Suap Edhy Prabowo ke 2 Atlet Putri Bulu Tangkis
Sejumlah rekomendasi dari KPK untuk pemerintah di antaranya terkait pengadaan vaksin Covid-19.
KPK sudah merekomendasikan kepada pemerintah agar pembelian vaksin Covid-19 tidak dalam jumlah besar.
Baca juga: KPK Punya Tunggakan Penyelesaian Empat Kasus Korupsi, Apa Saja?
"Dalam pengadaan vaksin, rekomendasi KPK adalah agar pembelian tidak langsung dalam jumlah besar, pembelian vaksin dalam jumlah besar direkomendasikan untuk menunggu selesai hasil uji klinis tahap 3," ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata melalui keterangannya, Jumat (1/1/2021).
Rekomendasi lain terkait pengadaan vaksin, kata Alex, adalah harus juga mendapatkan pertimbangan dari Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional serta meminta pertimbangan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan TUN (Jamdatun), LKPP, dan BPKP untuk membantu menganalisis draf kontrak pengadaan vaksin.
"Selanjutnya, untuk pembangunan maupun peningkatan fasilitas rumah sakit rujukan untuk penanganan Covid-19, rekomendasi yang diberikan selain perlunya panduan pengusulan RS rujukan tersebut, Kementerian Keuangan harus mempertegas sumber pendanaan untuk pembangunan/ peningkatan fasilitas RS Rujukan Covid-19 di daerah," kata Alex.