Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Prof Wiku Adisasmito menegaskan, kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa dan Bali bersifat wajib.
Oleh karena itu, daerah yang menolak menerapkan PPKM diperintahkan segera mematuhi.
"Bagi pihak manapun yang menolak kebijakan dari pusat yang disusun berdasarkan data ilmiah untuk segera mengindahkan instruksi pemerintah, karena instruksi ini bersifat wajib," tegas katanya dikutip dari kanal YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (8/1/2021).
Wiku melanjutkan, kebijakan PPKM di sejumlah daerah di Jawa dan Bali dibuat untuk mempercepat penanganan pandemi Covid-19.
Baca juga: LK2PK: Tekan Penyebaran Covid-19 Masyarakat Harus Dukung PPKM Jawa-Bali
Baca juga: Legislator PKS Minta Kemenhub Awasi Prokes di Transportasi Publik Selama PPKM
Kebijakan tersebut dirancang sedemikian rupa untuk kepentingan sektor kesehatan dan ekonomi.
Hal ini bisa dilihat, berdasarkan grafik yang dipaparkan, di mana Pulau Jawa dan Bali merupakan zona merah dan kontributor terbesar di tingkat nasional dan menambahkan kasus positif tertinggi.
"Bukan saja pemerintah daerah, masyarakat dari daerah tersebut bisa melihat dengan jelas tingkat kedaruratan penyebaran Covid-19 di daerah yang wajib dibatasi kegiatannya," lanjut Wiku.
Pemerintah Tetapkan Kebijakan PPKM
Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Airlangga Hartarto, mengumumkan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di sejumlah daerah mulai 11-25 Januari 2021.
PPKM ini meliputi beberapa daerah di Jawa-Bali.
Airlangga menegaskan, pemerintah dinilai perlu melakukan pembatasan untuk mengendalikan kenaikan kasus Covid-19 di Indonesia.
"Berharap penurunan virus Covid-19 bisa dicegah maupun dikurangi seminimal mungkin," ujarnya dikutip dari kanal YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (6/1/2021).
Airlangga melaporkan penambahan kasus Covid-19 per minggu di bulan Desember 2020 mencapai 48.434 dan di awal Januari 2021 berjumlah 51.986 orang.
Baca juga: Live Streaming Talkshow Implementasi PPKM Jawa-Bali: Kesiapan Pemerintah DI Yogyakarta & Jawa Tengah
Baca juga: Mulai 11 Hingga 25 Januari Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Jawa dan Bali, Apa Bedanya dengan PSBB?
Dikutip dari data yang dirilis Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, rekor penambahan kembali terjadi.