Laporan Wartawan Tribunnews, Choirul Arifin
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Lembaga Survei KedaiKOPI (Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia) mempublikasikan hasil survei terbaru untuk mengetahui persepsi dan tanggapan publik atas upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan di Indonesia saat ini.
Dalam paparan melalui diskusi virtual dengan media, Senin (25/1/2021) diketahui, publik menganggap pemberantasan korupsi di Indonesia makin berhasil karena semakin banyaknya Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Sebanyak 85,8% responden menganggap OTT sebagai bukti keberhasilan KPK menjalankan tugasnya.
Baca juga: Survei KedaiKOPI: 81,3 Persen Responden Nilai OTT Bukti KPK Berhasil Cegah Korupsi
Direktur Eksekutif Lembaga Survei KedaiKOPI, Kunto Adi Wibowo mengatakan, tingginya persepsi masyarakat yang mengatakan bahwa semakin banyaknya OTT yang dilakukan oleh KPK, semakin efektif kinerja yang KPK lakukan.
"Hal ini bisa jadi karena itu yang terlihat oleh masyarakat secara langsung. Apalagi hal ini pasti menjadi bahan pemberitaan media-media tentang KPK yang akan berlangsung untuk sementara waktu," ujar Kunto.
Baca juga: Aliran Uang Suap Bantuan Provinsi Indramayu Diusut KPK
Hal tersebut dirasa wajar terlebih setelah KPK pada penghujung tahun 2020 melakukan penangkapan besar kepada dua anggota menteri di Kabinet Indonesia Maju.
Hasil survei KedaiKOPI juga mendapati temuan bahwa masyarakat menganggap strategi represif adalah pilar pemberantasan korupsi yang dipersepsikan paling efektif (84,3%) dibandingkan dengan strategi lainnya, seperti strategi edukasi (68,8%), dan strategi sistem perbaikan (72-77,9%).
"Strategi penangkapan atau tindakan represif dari KPK ini merupakan strategi yang paling mudah terlihat hasilnya oleh masyarakat dalam urusan pemberantasan korupsi dibandingkan dua strategi lainnya, terlebih KPK baru saja melakukan penangkapan besar kepada dua menteri," beber Kunto.
Baca juga: Survei Sebut KPK Berkinerja Baik, Masinton Pasaribu: Tidak Boleh Lantas Besar Kepala
Saat responden diberikan pilihan "banyak OTT" atau "korupsi sedikit" sebagai indikator keberhasilan pemberantasan korupsi, pilihan responden terpolarisasi menjadi 50:50.
Sebanyak 50,7 persen responden memilih "banyak OTT" sebagai indikator keberhasilan dan terdapat 49,3% yang memilih "korupsi sedikit".
"Setelah dianalisis lanjutan terlihat bahwa mereka yang berpendidikan lebih rendah mengutamakan OTT sebagai indikator keberhasilan, sedangkan mereka yang berpendidikan lebih tinggi memilih "korupsi sedikit," ujar Kunto.
Dampak OTT oleh KPK terhadap dua menteri anggota Kabinet Indonesia Maju dapat dilihat dari tingginya kepercayaan publik kepada KPK diantara lembaga negara di Indonesia.
KPK menjadi lembaga yang paling dipercaya di urutan ke-3 setelah TNI dan presiden, dalam skala kepercayaan, dengan rata-rata berada di angka 6.90, pada interval 1-10.