News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Gejolak di Partai Demokrat

Alasan Munculnya Isu Kudeta di Partai Demokrat, Pengamat: Popularitas AHY Jauh Dibawah SBY

Penulis: Inza Maliana
Editor: Muhammad Renald Shiftanto
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat menghadiri acara pembukaan kongres pertama Insan Muda Demokrat Indonesia (IMDI) di Hotel Grand Kemang Jakarta Selatan, Sabtu (7/11/2020). Pada kesempatannya AHY menyampaikan sekaligus menekankan agar IMDI sebagai Organisasi Sayap (Orsap) Partai Demokrat dapat menjadi jembatan untuk merangkul kaum muda atau milenial dengan pendekatan yang tepat. Kongres pertama ini IMDI mengusung tema Merajut Kebhinekaan Indonesia. Pengamat politik Muhammad Qodari menilai beberapa alasan munculnya isu kudeta di Partai Demokrat.

"Diantar langsung oleh Pak Sekjen Partai Demokrat," kata Pratikno dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (4/2/2021).

Kendati telah menerima surat tersebut, Pratikno menyebut pihaknya tidak akan menjawab surat dari putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono itu.

Menteri Sekretaris Negara, Pratikno. (Tangkap Layar YouTube Sekretariat Presiden)

"Dan kami rasa kami tidak perlu menjawab surat tersebut," jelas Pratikno.

Pratikno mengatakan, surat AHY tak akan dijawab karena berisi tentang dinamika internal Partai Demokrat.

Ia pun mengingatkan agar pihak Partai Demokrat menyelesaikan persoalannya sesuai dengan aturan yang berlaku dalam partainya.

"Karena itu adalah perihal dinamika internal partai, itu adalah perihal rumah tangga internal Partai Demokrat."

"Yang semuanya kan sudah diatur di dalam AD/ART (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga)," tegas Pratikno.

Sebelumya diberitakan, AHY mengaku telah mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi pada Senin (1/2/2021).

Melalui suratnya, AHY meminta klarifikasi tentang isu adanya gerakan yang mengarah pada upaya mengambil alih kepemipinan Partai Demokrat.

Berdasarkan informasi yang diperoleh AHY, gerakan tersebut turut melibatkan pejabat penting yang berada di lingkaran dekat Presiden.

AHY juga menyebut gerakan itu sudah mendapat dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan Jokowi.

Namun demikian, AHY mengatakan, tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dalam persoalan ini.

(Tribunnews.com/Maliana, Kompas.com/Tatang Guritno)

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini