Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menggelar sidang lanjutan perkara dugaan suap, gratifikasi, dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) untuk terdakwa mantan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara Rohadi.
Sidang kali ini beragendakan pemeriksaan dua saksi yakni Anggota DPR dari Fraksi PDIP Jimmy Demianus Ijie dan mantan Ketua DPRD Papua Barat Robert Melianus Nauw.
Dalam persidangan, terungkap adanya kode atau istilah yang disinyalir digunakan untuk menyamarkan bahasa suap.
Baca juga: Dakwaan KPK Beberkan Deretan Belanjaan Barang Mewah Edhy Prabowo di Amerika
Kode suap yang terungkap pada persidangan Rohadi hari ini yaitu, adanya sebutan 'Mas Kawin' dan 'Kemeja Lengan Pendek Empat Lembar'.
Kode suap tersebut terungkap ketika Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Takdir Suhan mengonfirmasi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi Robert Melianus Nauw.
Dalam BAP Robert, terungkap adanya bahasa 'Mas Kawin', yang kemudian dikonfirmasi oleh Jaksa Takdir.
Baca juga: PNS Tajir Rohadi Didakwa Terima Suap Rp 4,6 Miliar dan Gratifikasi Rp 11,5 Miliar
"Kemudian disampaikan juga yang pada intinya saudara saksi agar segera melunasi 'Mas Kawinnya', apa betul penyampaian seperti itu, ada istilah Mas Kawin?," tanya Jaksa Takdir di ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (11/2/2021).
"Betul, betul," ucap Robert menanggapi pertanyaan Jaksa Takdir.
Robert tak menjelaskan lebih detail ihwal kode 'Mas Kawin' tersebut.
Diduga, kode 'Mas Kawin' itu merupakan fee yang harus segera dilunasi oleh Robert kepada Hakim Adhoc Pengadilan Tinggi Jayapura Julius C Manupapami untuk mengurus upaya kasasi di Mahkamah Agung (MA).
Baca juga: Rohadi PNS Tajir Didakwa Terima Suap Rp 4,6 Miliar
Selanjutnya, terdapat juga istilah 'Kemeja Lengan Pendek Empat Lembar' yang terungkap dalam BAP Robert.
Jaksa Takdir mengungkap, istilah 'Kemeja Lengan Pendek Empat Lembar' sebagai sebutan pengganti untuk uang Rp400 Juta.
"Yang dimaksud adalah uang yang sudah disepakatinya sebelumnya dalam bentuk 'Kemeja Lengan Pendek Empat Lembar', ini ada isltilahnya juga gimana?," tanya Takdir ke Robert dan diamini oleh Robert.
"Yang dimaksud adalah uang Rp400 juta?," Jaksa Takdir kembali bertanya ke Robert.
"Iya betul," jawab Robert.
Nama Jimmy Demianus Ijie dan Robert Melianus Nauw sempat muncul dalam surat dakwaan Rohadi.
Keduanya merupakan mantan Anggota DPRD Papua Barat yang pernah terjerat kasus korupsi.
Robert maupun Jimmy disebut pernah menyuap Rohadi pada 2015 sekira Rp1,2 miliar melalui beberapa pihak perantara.
Uang sebesar Rp1,2 miliar itu diduga untuk mengupayakan agar Robert dan Jimmy divonis bebas di tingkat kasasi.
Baca juga: Mahkamah Agung Kabulkan PK eks Panitera Rohadi, Hukuman Dikorting Jadi 5 Tahun
Robert dan Jimmy dibantu oleh Hakim Ad Hoc Pengadilan Tinggi Jayapura Julius C Manupapam dan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Sudiwardono untuk mengupayakan vonis bebas di Mahkamah Agung.
Sebelumnya, mantan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara Rohadi didakwa menerima suap dan gratifikasi terkait pengurusan sejumlah perkara.
Tak hanya itu, Jaksa juga mendakwa Rohadi melakukan TPPU atas hasil uang suap dan gratifikasi yang diterimanya.
Dalam perkaranya, Rohadi didakwa menerima suap dengan total Rp4.663.500.000 kemudian gratifikasi dengan nilai Rp11.518.850.000.
Sedangkan terkait perkara TPPU, Rohadi didakwa mencuci uang hasil suapnya sejumlah Rp40.598.862.000.
Atas perbuatan suapnya, Rohadi didakwa dengan Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.
Terkait gratifikasi, Rohadi didakwa dengan Pasal 12 B ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.
Sedangkan terkait TPPU, perbuatan Rohadi didakwa melanggar Pasal 3 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.