Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) buka suara terkait simpang siur data dan kerusakan mangrove di Riau.
Direktur Pengendalian Kerusakan Hutan Perairan Darat KLHK, Sri Handayaningsih pada media gathering yang diadakan SIEJ dan Yayasan Konservasi Alam Nusantara YKAN) mengungkapkan ada sekiranya 637.624, 31 hektar mangrove kritis di Indonesia.
Dalam seminar itu, KLHK mengeluarkan tabel terkait luasan mangrove kritis di Indonesia dimana kondisi luasan mangrove kritis per provinsi dibedakan di dalam kawasan dan di luar kawasan.
Dari data pada tabel tersebut menunjukkan bahwa Provinsi Riau memang merupakan daerah yang memiliki mangrove kritis terbanyak yang mencapai 155.540 hektar, disusul Provinsi Bangka Belitung dengan mangrove kritis yang mencapai 80.761.
“Perlu saya sampaikan bahwasanya mangrove kritis kita sudah dipetakan di dalam one map mangrove yang telah disusun KLHK, terakhir kita susun di tahun 2019. Namun untuk data ini sebenarnya bersifat dinamis, sehingga kita selalu melakukan review dari tahun ke tahun secara bertahap dan per pulau,” kata Sri, Kamis (11/2/2021).
Baca juga: KLHK: Ada 600 Lebih Hektare Mangrove Kritis di Indonesia
Sri mengatakan data mangrove kritis setiap tahunnya dapat berubah berdasarkan kerapatan tajuk mangrove yang menjadi parameter utama mangrove kritis.
Sehingga, menurutnya tidak menutup kemungkinan pada tahun ini pihaknya masih akan kembali melakukan review karena kondisi yang terus berubah setiap tahunnya.
“Masih on going review dan setiap tahun kondisinya berbah karena untuk kerapatan mangrove yang menjadi parameter utama mangrove kritis itu setiap tahun bisa berubah, bisa meningkat ataupun berkurang,” kata Sri
“Ini bisa kita lihat sambil berjalan dan kita editing untuk disampaikan kepada pihak terkait,” lanjutnya.
Baca juga: Menteri LHK Ungkap 637 Hektar Lahan Gambut dan Mangrove di 9 Provinsi Kritis
Sebelumnya diberitakan situs berita lingkungan Mongabay pada 10 Februari 2021, bahwa mangrove di Indonesia termasuk di Riau, banyak mengalami kerusakan karena berbagai penyebab, antara lain, tergerus akibat penebangan liar, tambak udang, kebun sawit, dan alih fungsi lain.
Situs berita itu menulis bahwa di Riau, selain masalah kerusakan mangrove, data pun berbeda-beda dari masing-masing lembaga.
Data Dinas Kehutanan Riau 2007 misalnya, mangrove seluas 261.285,3 hektar, dan Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal) 2009 luas 206.292,6 hektar.
Baca juga: Tingkatkan Ekosistem Lingkungan, 5.000 Bibit Mangrove Ditanam di Kawasan Ekowisata Jakarta Utara
Kemudian data mangrove Badan Lingkungan Hidup (BLH) Riau 2010: 175.295,2 hektar serta Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Riau pada 2012 seluas 140.169,3 hektar.
Sebaran mangrove di Riau berdasarkan catatan BPDASHL Indragiri-Rokan 2014, seluas 422.607,70 hektar.
Statusnya, dalam kawasan 251.653,63 hektar (lebat 297,38 hektar, sedang 47.121,83 hektar; jarang 126.544,50 hektar dan potensi mangrove 77.689,93 hektar). Di luar kawasan hutan seluas 170.954,07 hektar (kondisi lebat 62,57 hektar, sedang 8.944,67 hektar, jarang 29.948,37 hektar serta potensi mangrove 131.998,46 hektar).
Perbedaan data BPDASHL sangat jauh bila dibanding luasan dalam statistik Dinas Kehutanan Riau setahun sebelumnya, bahkan dibanding data lembaga lain pada 2007.
Mengutip Kompas.com, 24 Juli 2020, luasan itu anjlok dibanding data Badan Pusat Statistik (BPS) 2017, yang mencatat hutan mangrove Riau tersisa 174.000 hektar.
Ekosistem mangrove merupakan ekosistem sangat strategis dan berpotensi untuk mengatasi berbagai macam bencana nasional yang kerap terjadi di Indonesia.
Sri menyampaikan bahwa Indonesia memiliki potensi mangrove terbesar di dunia, dimana 20 persen ekosistem mangrove dunia ada di Indonesia karena Indonesia memiliki garis pantai yang mencapai 95.181 km.
Dari 3,31 juta hektar ekosistem mangrove di seluruh Indonesia, sekiranya 2,6 juta hektar ekosistem mangrove dalam kondisi baik. Yang terbesar di Papua dan Papua Barat, Sumatra, dan Kalimantan.
Sri mengatakan asas yang paling penting dalam pengelolaan mangrove adalah urgensi atau peran dari mangrove itu sendiri yang harus dikelola secara lestari untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
KLHK bekerja sama dengan badan restorasi mangrove (BRGM) membuat kebijakan untuk melakukan pemulihan dan rehabilitasi serta edukasi masyarakat pentingnya ekosistem mangrove.
“Mangrove luar biasa fungsinya, kalau pengelolaan dilakukan secara serius dan sustainable maka akan memberikan feedback penghasilan yang besar untuk HHTK, jasa lingkungan dan sebagainya,” ujarnya.