Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik membantah anggapan citra TNI-Polri era Presiden Joko Widodo (Jokowi) disamakan dengan era orde baru.
Hal itu lantaran kerap ditemukan adanya aksi represitifitas yang dilakukan aparat.
Ia menyatakan pihaknya justru mengapresiasi langkah reformasi TNI-Polri yang dinilai telah sangat progresif.
Hal itu berbanding terbalik dengan era orde baru.
"Saya kebetulan aktivis Pak pada masa orba. Jadi pada masa itu mengalami peristiwa-peristiwa dikejar-kejar, mengalami represif. Kalau dibandingkan sekarang, jauh sekali jadi kalau anak muda sekarang bilang tidak ada perubahan Orba, mereka tidak mengalami represif di zaman itu," kata Damanik dalam acara rapat pimpinan (Rapim) TNI-Polri 2021 di Gedung Rupatama, Jakarta Selatan, Senin (15/2/2021).
Baca juga: Komnas HAM: Tidak Ada Praktik Kriminalisasi Ulama
Ia menyampaikan generasi milenial dinilai tidak mengalami masa aktivis yang kritis dikejar dan diburu oleh penegak hukum.
Bahkan, dia pun menjadi salah satu orang yang ikut lari dan bersembunyi dari kejaran aparat.
Kendati begitu, kata Damanik, pihaknya tetap mengimbau TNI-Polri untuk mengedepankan HAM dalam bertugas.
Dia bilang, imbauan itu diharapkan bisa dilaksanakan di level tinggi hingga terbawah.
"Kami tetap mengajak bapak-bapak dari TNI dan Polri untuk marilah kita mengutamakan norma HAM dalam pelaksanaan tugas kewenangan dari level tertinggi pimpinan sampai di level bawah," jelas dia.
"Saya tahu sudah banyak langkah-langkah dilakukan, kadang-kadang di bawah belum menyadari norma-norma hak asasi manusia itu dengan kultur yang belum berubah. Kemudian melakukan tindakan yang contohnya pelaku yang kita sebut sebagai praktik kekerasan. Karena itu masih ada kasus yang seperti itu, belum sepenuhnya mengalami perubahan," ungkapnya.
Lebih lanjut, ia menambahkan prinsip dan norma HAM itu dapat dilembagakan dengan pelatihan hingga pendidikan di internal TNI-Polri.
Termasuk pengawasan pimpinan kepada jajarannya yang harus lebih intensif.
"Saya kira secara bertahap reformasi TNI-Polri ini akan mencapai tingkat yang membanggakan. Karena cita-cita besar kita untuk membangun Indonesia yang demokratis, yang sejahtera yang adil dan beradab itu memang satu tujuan yang sangat luas dan kita harus bekerja bersama-sama. Yang selanjutnya adalah meneguhkan netralitas sebagai alat negara yang tidak berpihak kepada satu kelompok tertentu," tandasnya.