PKB Dukung Revisi UU Pemilu Tapi Jadwal Pilkada Tetap Tahun 2024

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR Fraksi PKB Luqman Hakim menyatakan, partainya sejak awal mendukung revisi Undang-Undang Pemilihan Umum tanpa mengubah jadwal pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang digelar 2024.

Menurutnya, UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada, belum perlu direvisi karena UU ini belum dijalankan 100 persen.

"Ketentuan jadwal Pilkada serentak November 2024 yang diatur pada Pasal 201 ayat 8 UU ini, beri kesempatan dipraktekkan terlebih dahulu. Setelah itu, baru dilakukan evaluasi," kata Luqman melalui keterangan yang didapat wartawan, Rabu (24/2/2021).

Luqman mengatakan, PKB menginginkan revisi UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu guna memperbaiki berbagai aturan pemilu.

Baca juga: Komnas HAM Harap Pemerintah Lebih Terbuka dan Partisipatif dalam Proses Revisi UU ITE

UU Pemilu telah dilaksanakan 100 persen pada pemilu 2019 yang lalu dan PKB telah melakukan evaluasi mendalam atas pelaksanaan Pemilu 2019.

"Kebutuhan melakukan resivi seuatu Undang-Undang, dalam hal ini Undang-Undang Pemilu, menurut PKB harus melihat dua aspek penting. Yakni, aspek substansi materi legislasi yang bersumber dari evaluasi Pemilu 2019 dan aspek prosedur dan mekanisme pembentukan Undang-Undang," ucapnya.

Luqman menjelaskan, pada aspek substansi materi legislasi, upaya revisi UU Pemilu penting dilakukan dan harus mencakup masalah-masalah mendasar yang menjadi temuan kekurangan pada pelaksanaan Pemilu 2019.

Satu di antara yang menjadi catatan, banyak penyelenggara pemilu yang meninggal dunia akibat aturan penghitungan suara yang harus selesai pada hari pemungutan suara.

"Sedangkan batas maksimum hak pilih tiap TPS masih sangat tinggi, yakni 500 pemilih dengan lima kertas suara.

Beban penghitungan yang dibatasi waktu, menyebabkan banyak petugas KPPS kelelahan, sakit dan meninggal dunia," katanya.

Baca juga: Cek Penerima Bansos Rp 300 Ribu via https://dtks.kemensos.go.id, Begini Cara Mencairkannya

Lebih lanjut, agar revisi UU ini dapat berjalan, maka harus ada kesediaan pemerintah dan DPR untuk bersama-sama membahas revisi UU ini.

Sebuah UU tidak bisa dibahas dan diputuskan oleh satu pihak saja.

Oleh karena itu, Fraksi PKB dalam posisi siap membahas revisi UU Pemilu bersama pemerintah dan fraksi-fraksi lain di DPR.