Baca tanpa iklan
Singgih mencontohkan, pembagian DOC 50 persen untuk integrator dan anak perusahaannya, dan 50 persen untuk peternak, belum berjalan dengan baik.
“Kami dari koperasi Pinsar pernah membeli 100 box DOC, yang kami dapatkan hanya 25 box, Sementara stok DOC melimpah, di perusahaan integrator” ujarnya.
Baca juga: Temuan 27 Butir Telur di Bantaran Bengawan Solo, BKSD Pastikan Itu Bukan Telur Buaya
Menurut Singgih, koperasi adalah badan hukum yang diakui pemerintah, bahkan penghargaan diberikan oleh Kementerian Pertanian.
Namun pihak swasta mempermainkan koperasi dan pemerintah membiarkannya.
Menurutnya, pemerintah harus tegas dalam cara bernegara sehingga peternak mandiri terlindungi.
Pemerintah telah mendukung perusahaan-perusahaan besar di bidang perunggasan dengan kemudahan berinvestasi.
Singgih juga berharap perusahaan itu juga turut mendukung bisnis peternakan yang dijalankan oleh masyarakat pada umumnya.