Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Legislator Partai Demokrat Lucy Kurniasari mengatakan penanganan Covid-19 setahun terakhir di Indonesia masih tidak maksimal.
Menurutnya, pemerintah masih terkesan lebih condong pada penanganan ekonomi daripada kesehatan.
Hal itu, kata dia, terlihat dari penunjukkan Ketua Satgas Penanganan Covid-19 kepada Menko Perekonomian Airlangga Hartanto.
Sementara posisi Menteri Kesehatan tidak banyak diberi peran dalam penanganan Covid-19.
"Alokasi anggaran untuk bidang kesehatan juga tidak sebesar bidang ekonomi. Ini menguatkan penilaian pemerintah menomorduakan pendekatan kesehatan dalam penanganan Covid-19," ujar Lucy, kepada wartawan, Kamis (4/3/2021).
"Walaupun harus diakui, khusus penanganan vaksinasi, Menteri Kesehatan diberi peran. Hanya saja data warga yang akan divaksin dinilai tidak akurat," imbuhnya.
Baca juga: Setahun Pandemi Covid-19 di Indonesia, PKS: Pemerintah Bingung, Rakyat Jadi Korban
Baca juga: Suka Duka Wali Kota Airin Tangani 1 Tahun Pandemi Covid-19 di Tangsel, Emosi Naik Turun
Selain itu, anggota Komisi IX DPR RI itu mengatakan bahwa Menteri Kesehatan tidak diberi peran yang memadai dalam menentukan jenis vaksin yang akan digunakan.
Dia mempertanyakan keanehan dimana justru Kementerian BUMN dan Kementerian Luar Negeri yang berperan besar dalam pembelian vaksin.
Lucy menyebut vaksin yang digunakan paling banyak produk Sinovac yang menurutnya efektivitasnya paling rendah diantara vaksin produk lainnya.
Karena itu, dikhawatirkan vaksinasi secara nasional tidak akan berjalan efektif.
"Apalagi dari info yang saya terima, banyak tenaga kesehatan yang setelah divaksin dua kali justru terpapar Covid-19. Hal ini membuat kita sedikit pesimis dengan hasil vaksin produk Sinovac," ungkapnya.
Lebih lanjut, Lucy mengaku kekhawatirannya kini makin besar dengan masuknya mutasi virus Covid-19 yang baru (B.11.7) di Indonesia.
"Saya sangat pesimis vaksin Sinovac efektif mengatasi mutasi virus Covid-19. Saya berharap, penanganan Covid-19 jangan terlalu profit oriented. Kesan itu harus dihilangkan agar masyarakat menilai pemerintah memang sungguh-sungguh dalam penangan Covid-19," tandasnya.