Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat (PD) direncanakan akan dihelat di Sibolangit, Sumatera Utara.
Beberapa kader partai berlambang mercy dari seluruh wilayah Indonesia pun sudah berdatangan.
Namun, Politikus Partai Demokrat, Irwan Fecho mempertanyakan rencana kehadiran Kepala KSP Moeldoko di acara tersebut.
“Apakah kepergian pak Moeldoko ini atas seizin Presiden? Untuk agenda dinas apa?” gugat Irwan, “Jika tidak seizin Presiden, berarti pak Moeldoko mangkir dari tugas dong?” ujar Irwan, Jumat (5/3/2021).
Sebelumnya salah satu pendiri partai Demokrat Max Sopacua menyebut Moeldoko akan hadir dalam acara yang digelar di The Hill Hotel, Sibolangit, Deli Serdang tersebut.
Menurut Irwan, dirinya percaya Presiden Joko Widodo menjunjung tinggi demokrasi.
Baca juga: AHY Surati Menko Polhukam, Menkumham, hingga Kapolri Minta Hentikan KLB
“Presiden Jokowi pernah berkomitmen untuk menegakkan demokrasi. Ini artinya juga menjaga agar partai-partai politik yang berada di luar pemerintahan, untuk tidak dilemahkan. Jika sampai KLB ilegal dibiarkan terlaksana dan kepengurusan abal-abal yang dihasilkan, kemudian disahkan, Presiden bertanggung jawab sepenuhnya atas pemecahbelahan ini parpol ini," kata Irwan.
“Beliau adalah pemimpin eksekutif nasional, yang mengendalikan para Menteri termasuk Kapolri dan Menkumham serta Kepala KSP Moeldoko,” tambah Irwan.
Anggota DPR yang sempat mengalami insiden mikrofonnya dimatikan saat rapat paripurna ini menjelaskan kika sampai kepengurusan hasil KLB ilegal disahkan, artinya cuma dua Presiden tidak bisa mengendalikan pembantu-pembantunya atau Presiden diam-diam membiarkan.
Sementara itu, Pengamat Politik Adi Prayitno mengatakan semua pihak, terutama pemerintah, mesti hati-hati menyikapi isu KLB Demokrat. Ini isu serius yang akan menjadi alat ukur melihat kualitas demokrasi saat ini.
Pemerintah mesti clear dan memastikan lingkaran pejabat terdalam istana tak terlibat cawe-cawe dalam urusan politik partisan partai.
“Tidak puas pada Ketum partai itu perkara biasa dalam demokrasi. Ada mekanismenya macam rapat, mediasi, dan lain-lain. Menjadi tak rasional jika ketidakpuasan itu dilakukan dengan cara tidak elegan mengundang pihak luar mengambil alih kekuasaan politik secara paksa. Itu tidak sehat," ujarnya.
Adi menjelaskan kalau tidak puas, keluar saja dan bikin partai baru seperti Amien Rais dan Fahri Hamzah. Itu jauh lebih jantan ketimbang mengkudeta pemimpin yang sah.(Willy Widianto)