Baca tanpa iklan
Andi menyebutkan KLB Demokrat di Deli Serdang itu bukan dipicu masalah internal. Sebaliknya, kegiatan itu merupakan bagian dari pengambilalihan partai secara paksa atau kudeta kepimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
"Ini (KLB Demokrat) bukan masalah internal. Kalau masalah internal ada mekanismenya kok. Ada dewan kehormatan, ada mahkamah partai. silakan ajukan itu kalau ada masalah-masalah," kata Andi dalam diskusi daring, Sabtu (6/3/2021).
Demokrat, klaim Andi, tidak menerapkan dinasti politik sebagaimana yang dituduhkan. Sejak awal berdiri, peralihan kepemimpinan partai berlambang mercy itu telah berjalan sebagaimana mestinya.
"Mereka kan bilang ini partai dinasti. Dimana? Demokrat itu sejak awal ketua umum pertamanya itu Professor Subur lalu kemudian Pak Hadi Utomo. Lalu ada kompetisi di antara kami, saudara Anas, Marzukie Alie dan saya sendiri," ujar dia.
Adapun pergantian Anas Urbaningrum dari kursi jabatan Ketua Umum Partai Demokrat kepada SBY lantaran cara penyelamatan partai. Saat itu, Anas tersandung kasus dugaan gratifikasi dalam proyek Hambalang.
"Pak SBY mengambilalih karena untuk penyelamatan partai, lalu ada kongres lagi tahun 2020. Di antara kader partai Demokrat itu yang terbaik itu AHY. coba lihat polingnya, bandingkan dengan semua kader Demokrat itu paling tinggi AHY," beber dia.
Lebih lanjut, Andi menuturkan penunjukkan AHY juga bertujuan upaya regenerasi kepemimpinan Demokrat untuk menyongsong pemilu 2024 mendatang.
"Kita sedang persiapkan regenarasi kepemimpinan karena kita berpikir tahun 2024 juga akan ada momentum regenerasi kepemimpinan nasional karena itu kita sudah siap melakukan regenerasi dengan munculnya tokoh seperti AHY," tandas Andi.
Istana tak boleh membiarkan
Pakar Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menilai tidak boleh ada pembiaran dari Istana Negara terhadap dualisme Partai Demokrat.
Diketahui, terjadi dualisme kepengurusan Partai Demokrat setelah diadakan kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat di Sumatera Utara yang menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum.
Siti mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus angkat bicara sebab Kepala Staf Presiden Moeldoko terlibat.
"Jangan sampai Pak Jokowi tidak menangkap, mempertimbangkan kisruh yang ada di Demokrat ini secara seksama. Tidak boleh ada pembiaran dari Istana," ujar Siti Zuhro, dalam diskusi daring Polemik Trijaya 'Nanti Kita Cerita tentang Demokrat Hari Ini', Sabtu (6/3/2021).
Siti Zuhro menilai Jokowi dalam kasus ini perlu angkat bicara sebab dualisme Partai Demokrat melibatkan orang yang berada di lingkaran terdekatnya.