Baca tanpa iklan
Ia berpendapat, kehadiran Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB berpotensi menjadi beban bagi Presiden.
"Bisa jadi potensi beban bagi Jokowi yang dikait-kaitkan seakan ada politik istana yang bermain."
"Alangkah baiknya diposisikan secara tegas, entah dengan meminta mundur dan mengganti Moeldoko," jelas Yunarto.
Jokowi Disarankan Segera Copot Moeldoko
Selain dari para pengamat, sejumlah komunitas lain turut serta menuntut agar Presiden mencopot jabatan Moeldoko sebagai Kepala Staf Kepresidenan.
Satu di antaranya seperti Dewan Pimpinan Nasional Komunitas Banteng Asli Nusantara (DPN KOMBATAN).
Mereka meminta Presiden Jokowi mencopot Moeldoko dari posisi Kepala Staf Kepresidenan (KSP).
Ketua Umum KOMBATAN, Budi Mulyawan menyebut Pemerintahan Presiden Jokowi berpotensi terseret persoalan Partai Demokrat secara menyeluruh.
Hal itu lantaran Moeldoko masih mengemban jabatan sebagai KSP.
"Pada akhirnya kisruh ini berpotensi menyeret pemerintahan Jokowi secara keseluruhan."
"Yang intinya Pemerintahan Jokowi akan terseret-seret masalah yang sebenarnya bukan perang mereka," kata Budi Mulyawan dalam keterangannya kepada Tribunnews.com, Minggu (7/3/2021).
"Karena jabatan Moeldoko sebagai Kepala KSP melekat dengan dirinya saat ini," tambahnya.
Budi mengatakan, bila pemerintahan terseret-seret kisruh Partai Demokrat, tidak menutup kemungkinan ritme kerja akan sangat terganggu.
"Hal itu sudah hampir dapat dipastikan bakal mengganggu kinerja dan ritme Pemerintah dalam mengatasi masalah krusial yang sedang dihadapi saat ini," ujar Budi.