Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengisyaratkan bakal segera mengumumkan penyidikan baru kasus terkait mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi.
Pasalnya lembaga antirasuah kini tengah mendalami pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) terhadap Nurhadi.
"Itu nanti akan disampaikan berikutnya, nanti ada waktu khusus," kata Jaksa Wawan Yunarwanto usai sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (10/3/2021) malam.
Baca juga: Alasan Hakim Cuma Vonis Nurhadi 6 Tahun Penjara: Berjasa Dalam Kemajuan MA
Sebelumnya, Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri sempat menyebut tim pihaknya bakal menjerat Nurhadi dengan pasal pencucian uang.
Ali menyatakan pihaknya masih mendalami penerapan pasal pencucian uang untuk Nurhadi.
"Saat ini KPK masih telaah lebih lanjut terkait penerapan pasal TPPU pada perkara tersebut," kata Ali, Rabu (2/12/2020).
"Kami memastikan akan segera menerapkan pasal TPPU dalam perkara ini setelah dari hasil pengumpulan bukti kemudian disimpulkan ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup," imbuhnya.
Baca juga: Nurhadi dan Menantunya Cuma Divonis 6 Tahun, Jaksa Nyatakan Banding
Diwartakan, jaksa penuntut umum (JPU) pada KPK menyatakan siap mengajukan banding atas vonis 6 tahun penjara yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Tipikor terhadap Nurhadi dan menantunya Rezky Herbiono.
"Atas putusan yang mulia majelis hakim, kami menyatakan banding," ujar Jaksa Wawan.
Sementara Nurhadi dan Rezky masih belum memutuskan apakah akan menerima atau ikut menggugat putusan hakim tersebut.
"Kami rencana untuk berpikir terlebih dahulu," kata Maqdir Ismail, tim kuasa hukum Nurhadi.
Nurhadi dan Rezky Herbiyono divonis 6 tahun pidana penjara denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan.
Majelis hakim menyebut Nurhadi dan Rezky Herbiyono menerima gratifikasi sebesar Rp13.787.000.000.
Penerimaan gratifikasi itu lebih rendah dari tuntutan JPU KPK yang menyebut Nurhadi dan Rezky menerima gratifikasi senilai Rp37.287.000.000.
Sementara uang suap yang diterima Nurhadi juga lebih rendah dari tuntutan jaksa.
Nurhadi diyakini hanya menerima suap sebesar Rp35.726.955.000 dari Direktur Utama PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT) Hiendra Soenjoto.
Sedangkan berdasarkan tuntutan jaksa, Nurhadi dinilai menerima suap sebesar Rp45.726.955.000.