Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekjen Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Sibolangit, Jhoni Allen Marbun menghadiri rapat kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Selasa (16/3/2021).
Dalam rapat itu, Anggota Komisi V DPR menyampaikan guyonan kepada Jhoni Allen yang kini terpilih menjadi Sekjen Partai Demokrat pimpinan Moeldoko.
"Saya mengucapkan selamat, Pak Jhoni Allen. Sebelum berbicara raker saya akan menyampaikan dulu selamat, Pak Irwan mohon maaf ya. Saya menyampaikan selamat ke Pak Jhoni Allen jadi Sekjen ini," kata Anggota Komisi V DPR Fraksi Gerindra Sadewo, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.
Dalam rapat tersebut, turut dihadiri anggota fraksi dan Wasekjen Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Irwan.
"Gimana ini pimpinan," ucap Irwan, yang kemudian disambut tawa anggota Komisi V yang hadir dalam rapat tersebut.
Penilaian Mallarangeng
Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng menyebut Jhoni Allen Marbun Cs sebagai broker politik.
Julukan itu diberikan lantaran Jhoni Allen Marbun Cs memperjualbelikan kedaulatan Partai Demokrat kepada sosok KSP Moeldoko, orang yang berada di luar partai.
Baca juga: Demokrat Bantah Konflik Kudeta yang Terjadi Hanya Drama Politik untuk Menaikkan Simpati Publik
"Mereka (Jhoni Allen Marbun Cs) bisa dianggap sebagai petualang-petualang politik. Mungkin juga sebagai broker-broker politik mencari kesempatan," ujar Andi saat berbincang dengan Direktur Pemberitaan Tribun Network Febby Mahendra Putra, Jakarta, Senin (15/3/2021).
"Nah kebetulan ini ada yang mau beli (KSP Moeldoko). Kalau tidak ada yang mau beli tidak ada masalah," sambung Andi.
Apa yang diungkapkan Andi sejalan dengan pengakuan Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo.
Baca juga: Pandangan M Qodari Soal AD/ART Partai Demokrat 2020
Gatot mengaku sempat ditawari seseorang yang terlibat Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang untuk menggulingkan kepemimpinan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Andi mengatakan, ini merupakan mekanisme kerja para broker politik.
Seharusnya konflik internal partai diselesaikan melalui mekanisme hukum yang berlaku di partai atau AD/ART.
"Selama ini kalau ada masalah internal kan ada mekanisme internal. Melalui dewan kehormatan, mahkamah partai, sesuai undang-undang. Jadi tiba-tiba saja ini (KLB)," ujar Andi.