Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding melantik dan mengambil sumpah pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian P2MI, Senin (23/12/2024).
Pelantikan digelar di Auditorium KH Abdurrahman Wahid, Kantor Kementerian P2MI, Pancoran, Jakarta Selatan.
Sebanyak 33 pejabat eselon II yang dilantik. Kemudian ada sekitar 4-5 orang sumber daya manusia yang diambil dari luar instansi Kementerian P2MI.
Salah satu alasannya karena ada direktorat baru yakni direktorat awak kapal yang diambil dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Karding mengungkap mereka yang mendapatkan promosi jabatan ini dipilih setelah sebelumnya dilakukan profiling selama dua bulan terhadap mereka yang punya integritas dan kinerja baik.
"Mudah-mudahan ini adalah awal yang baik untuk segera berlari agar performa kementerian baik, agar hal - hal yang perlu kita perbaiki segera kita benahi dan target kementerian ke depan baik layanan maupun penempatannya bisa kita capai," kata Karding.
Pesan Presiden Prabowo untuk Kementerian P2MI
Kemudian dalam sambutannya usai pelantikan, Karding mengingatkan kembali pesan Presiden Prabowo Subianto yang dititipkan kepadanya dan Kementerian P2MI.
Pertama, Presiden Prabowo menginstruksikan Kementerian P2MI dapat meminimalisir ketidakadilan, seperti eksploitasi dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang menyasar pekerja migran Indonesia. Karding menegaskan perlindungan terhadap pekerja migran harus menjadi prioritas utama.
Pesan kedua, Presiden Prabowo meminta Kementerian P2MI dapat memperluas dan memperbanyak remitansi atau devisa dengan bekerja sama dengan lembaga-lembaga vokasi, khususnya yang ada di perguruan tinggi.
"Dari situ lah kita harus menyadari kita memiliki tanggung jawab yang besar, tanggung jawab yang besar inilah harus kita wujudkan, hanya dengan bersama-sama" katanya.
Peringatan Tegas untuk Pejabat Baru
Dalam kesempatan itu Karding mengingatkan kepada jajaran yang baru dilantik agar mencapai target yang ditetapkan jika tidak ingin kena evaluasi yang akan dilakukan dalam kurun 6-12 bulan.
Selain kinerja, Karding juga mengingatkan kepada para jajaran untuk menjaga integritas, tidak bermain - main dengan pelayanan seperti mengutip atau pungutan liar, maupun persekongkolan.
Politikus PKB ini menyatakan, dirinya tidak akan segan untuk memecat pejabat yang terbukti bermain dan memberi sanksi sesuai aturan yang berlaku.
"Kau saya temukan dan ada bukti akan segera kami copot dan beri sanksi sesuai aturan yang ada," ucap Karding.(*)