Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Relawan Prabowo-Gibran Rumah Keluarga Bersama (RKB) memberikan tanggapan terkait isu kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen dan upaya pemberantasan korupsi di awal pemerintahan baru.
Ketua Umum RKB, Wigit Bagoes Prabowo mengungkapkan, terkait kenaikan PPN 12 persen, itu dilandasi UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) pada 2021.
Sehingga ia menegaskan PPN 12 persen bukan produk pemerintahan Presiden Prabowo.
"Cikal bakal PPN 12 persen ini kan produk inisiasi partai penguasa sebelumnya yaitu PDIP. Itu merupakan produk legislatif tahun 2019-2024," ungkap Wigit melalui keterangan tertulis, Senin (23/12/2024).
Saat itu, lanjutnya, Ketua DPR RI dijabat oleh Ketua Umum DPP PDIP, Puan Maharani.
Selain itu, Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU HPP saat itu adalah Dolfie Othniel Frederic Palit yang juga merupakan politisi PDIP.
Wigit berharap PPN 12 persen ini tidak menurunkan daya beli masyarakat.
Terlebih, ia bersyukur PPN 12 persen diterapkan untuk barang mewah.
Kemudian terkait penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, RKB berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa semakin baik.
Wigit berharap seluruh jajaran KPK dapat menjalankan tugas secara baik dalam pemerintahan Prabowo.
Diketahui, jajaran Pimpinan dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK terpilih masa jabatan 2024-2029 telah resmi dilantik pada Senin (16/12/2024) pekan lalu.
Baca juga: PDIP Jelaskan Duduk Perkara Munculnya Usulan Kenaikan PPN 12 Persen yang Kini Ditolak Masyarakat
Setyo Budiyanto resmi menjabat sebagai Ketua KPK. Selain itu, dilantik pula Wakil Ketua KPK yaitu Fitroh Rohcahyanto, Ibnu Basuki Widodo, Johanis Tanak, dan Agus Joko Pramono.
Pada kesempatan yang sama, Presiden juga melantik Gusrizal sebagai Ketua Dewas KPK periode 2024-2029. Sementara Benny Jozua Mamoto, Chisca Mirawati, Sumpeno, dan Wisnu Baroto didapuk sebagai Wakil Ketua Dewas KPK.
"Saat ini kami wait and see melihat KPK menunjukan langkah nyata dalam pemberantasan korupsi," ungkap Wigit.