Baca tanpa iklan
"Peningkatan kompetisi calon pekerja migran itu menjadi tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah dan kami sejak awal menyepakati bahwa ada kuota khusus untuk peningkatan kompetensi bagi calon PMI," ujarnya.
Baca juga: Raker dengan Komisi IX, Menaker Singgung 29 Juta Tenaga Kerja Terdampak Pandemi Covid-19
Selain 5,5 juta penerima program Kartu Prakerja pada 2020, ada juga 2,1 juta orang yang masuk daftar tunggu program kartu Prakerja.
Angka itu berasal dari pendataan pekerja terdampak Covid-19.
"Saya kira data bersumber dari mana saja termasuk dari bapak ibu di Komisi IX. Ini sebenarnya merupakan waiting list yang datanya sudah disinergikan by name by address dengan data BPJS Ketenagakerjaan," kata Ida.
Untuk tahun ini Kemenaker menyiapkan anggaran sama dengan tahun lalu yakni Rp 20 triliun.
Hanya saja yang berbeda kali ini, program akan dibagi dalam dua semester.
Di mana untuk semester pertama tahun 2021 dianggarkan Rp 10 triliun.
Kuota peserta Prakerja untuk semester pertama ini, ditargetkan mencapai 2,7 juta orang. Pendaftaran diharapkan rampung hingga akhir Maret 2021.
Sementara itu dalam rapat yang sama anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay mengusulkan agar program Kartu Prakerja diganti saja seperti program bantuan subsidi upah (BSU) atau BLT BPJS Ketenagakerjaan.
Sebab, menurut Saleh, sulit mengukur efektivitas program Kartu Prakerja, mengingat pelatihan yang diberikan juga secara online bukan tatap muka.
"Kalau (pembedanya itu soal) subsidi untuk pekerja, itu bisa kita buat lagi seperti bantuan subsidi upah (BSU) kemarin kan bisa juga," ujar Saleh.
Menurut Saleh, bila fokusnya untuk meningkatkan kemampuan atau keterampilan tenaga kerja Indonesia, maka ia mengusulkan agar dibuat saja situs khusus seperti YouTube yang menampilkan pelatihan yang dibuat para lembaga pelatih di program Kartu Prakerja.
"Apakah tidak bisa video yang mereka buat itu (dibuat lembaga pelatihan) kita beli saja, kalau sudah dibeli tinggal kita tayangkan saya, bikin satu website resmi yang dimiliki pemerintah, isinya soal itu semua, jadi orang siapa saja pun kalau mau belajar tinggal buka itu," katanya.
Saran serupa disampaikan oleh anggota Komisi IX lainnya dari Fraksi PKB Nur Yasin.