Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Simak profil dari Budi Waseso, Direktur Utama Perusahaan Umum (Perum) Bulog yang mengungkap dua nama menteri di kabinet Presiden Jokowi yang memerintahkan impor beras.
Diketahui, Budi Waseso mengatakan perintah impor beras berasal dari dua menteri Jokowi.
Dua menteri tersebut memerintahkan Bulog melakukan impor beras sebanyak sekitar 1 juta ton pada awal tahun ini.
Perintah dadakan ini muncul dari Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto.
"Kebijakan Pak Menko dan Pak Mendag, kami akhirnya dikasih penugasan tiba-tiba untuk melaksanakan impor," beber pria yang karib disapa Buwas, dikutip dari Kompas TV.
Lantas siapa sosok Budi Waseso?
Budi Waseso merupakan purnawirawan perwira tinggi Polri yang ditunjuk sebagai Dirut Bulog pada 27 April 2018.
Sebelumnya, Budi Waseso pernah menjabat sebagai Kabareskrim selama tujuh bulan.
Selengkapnya, berikut profil Budi Waseso, Dirut Bulog yang mengungkapkan perintah dua menteri Jokowi untuk impor beras sebagaimana dirangkum Tribunnews.com dari berbagai sumber:
1. Biodata Budi Waseso
Budi Waseso lahir di Pati pada 19 Februari 1960 atau kini berumur 61 tahun.
Budi Waseso merupakan purnawirawan perwira tinggi Polri dengan pangkat terakhir sebagai Komjen.
Budi tercatat lulus dari Akademi Kepolisian pada 1984 dan berpengalaman dalam bidang reserse.
Baca juga: Teganya Pemerintah, Sampaikan Rencana Impor Beras di Tengah Panen Raya
Sepuluh tahun kemudian, ia menyelesaikan pendidikan SELAPA pada 1994 lalu SESPIM POLRI pada 2000, dan SESPIMTI POLRI pada 2008.
Budi Wasesa merupakan menantu mantan Kapolda Bali dan Kapolda Jatim Letnan Jenderal Polisi (Purn.) Pamudji yang terakhir menjabat Deputi Kapolri tahun 1980-an (setara Wakapolri).
2. Perjalanan Karier Budi Waseso
Lulus dari Akpol, Budi Waseso mengawali karier di dunia kepolisian sebagai Kepala Polisi Resort Barito Utara di Kalimantan Tengah.
Namun karier Budi Waseso mulai menanjak pada 2007 saat ditugaskan sebagai Kaden Opsnal II Puspaminal Div Propam Polri.
Kemudian pada 2008, ia menjadi Kabid Propam Polda Jateng dan setahun kemudian menjadi Kabid Litpers Pusprovos Div Propam Polri.
Pada 2010, Budi Waseso menjabat sebagai Kepala Pusat Pengamanan Internal Mabes Polri (Kapus Paminal Div Propam Polri).
Saat itu, Budi Waseso mencegat Susno Duadji, mantan Kepala Bareskrim Susno Duadji era Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri yang hendak terbang ke Singapura.
Baca juga: Mendag: Impor Beras Sudah Menjadi Pakem Bertahun-tahun
Susno Duadji dinilai melanggar aturan karena pergi tanpa izin dari pimpinan Polri.
Selain itu, Budi Waseso juga pernah memulangkan anggota Brimob Polda Gorontalo, Briptu Norman Kamaru pada 2011.
Norman diketahui melakukan syuting tanpa seizin atasan.
Pada 2012, karier Budi Waseso semakin menanjak setelah dimutasi sebagai Kepala Kepolisian Daerah Gorontalo.
Berturut-turut, Budi Waseso menjabat sebagai Widyaiswara Utama Sespim Lemdiklat Polri (2013); Kasespim Lemdiklat Polri (2014).
Pada 19 Januari 2015, Budi Waseso yang masih berpangkat irjen dilantik menjadi Kepala Bareskrim menggantikan Komjen Suhardi Alius yang dimutasi ke Lemhanas.
Namun, ia hanya tujuh bulan menjabat sebagai Kabareskrim sebelum akhirnya dicopot dan digeser menjadi Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN).
Pensiun dari polisi, Budi Waseso ditunjuk Menteri BUMN saat itu, Rini Soemarno untuk menjadi Dirut Bulog.
Jabatan lain yang saat ini diemban Budi Waseso adalah Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka ke-8 periode 2018-2023.
3. Harta Kekayaan Budi Waseso
Dari penelusuran Tribunnews.com di situs LHKPN milik KPK, tak tercatat harta kekayaan Budi Waseso.
Artinya, sejak menjabat sebagai Dirut Bulog, Budi Waseso belum pernah melaporkan harta kekayaannya sama sekali.
Bahkan saat menjabat sebagai Kabareskrim, Budi Waseso belum memenuhi kewajibannya mengisi LHKPN.
Ia mengaku sulit mengisi laporan tersebut.
Menurut dia, pengisian LHKPN perlu dilakukan secara hati-hati agar rincian laporan kekayaan dapat terhitung dengan baik.
"Tidak mudah, begitu sulitnya mengisi itu. Semua itu harus jujur, kalau tidak, itu namanya pembohongan publik," ujar Budi saat itu pada 2015, dikutip dari Kompas.com.
4. "Dicap" Kontra Pemberantasan Korupsi
Dikutip dari Kompas.com, pada 23 Januari 2015, anak buah Budi Waseso, Kombes Daniel Bolly Tifaona dan Kombes Victor Edison Simanjuntak menangkap Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto atas tuduhan menyuruh saksi memberikan keterangan palsu pada sidang MK tahun 2010.
Bambang ditangkap seusai mengantarkan anak bungsunya ke sekolah.
Penangkapan Bambang adalah awal munculnya isu KPK versus Polri jilid III.
Pihak Bambang melaporkan penangkapan itu ke Komnas HAM yang berujung pada pemeriksaan Budi Waseso.
Budi Waseso juga dianggap sebagai aktor yang ingin melemahkan KPK dengan menjerat satu per satu komisionernya.
Baca juga: Firman Soebagyo Sebut Impor Beras untuk Jamin Ketersediaan Pangan dan Stabilitas Harga
Selain Bambang, Polri juga menyidik Ketua KPK Abraham Samad dan salah satu penyidik KPK Novel Baswedan.
Abraham Samad dituduh memalsukan dokumen dan kasusnya ditangani Polda Sulselbar.
Sementara itu, kasus Abraham Samad di Bareskrim ialah penyalahgunaan wewenang lantaran dituduh bertemu dengan orang yang memiliki perkara.
Adapun kasus yang menjerat Novel Baswedan merupakan kasus lama yang sempat mencuat tahun 2012.
Ia dituduh menganiaya hingga mengakibatkan seorang tersangka meninggal dunia.
Saat peristiwa terjadi, Novel Baswedan menjabat sebagai Kasat Reskrim di Polda Bengkulu.
Di bawah kepemimpinan Budi, Bareskrim juga menangani kasus yang menjerat aktivis antikorupsi, antara lain Denny Indrayana dan dua aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW), Adnan Topan Husodo serta Emerson Yuntho.
5. Beberkan Perintah 2 Menteri Jokowi
Kini, Budi Waseso menjadi sorotan setelah mengungkapkan rencana pemerintah untuk mengimpor beras.
Klaim pemerintah, impor terpaksa dilakukan untuk menjaga stok beras nasional.
Perintah impor beras ini datang dari Mendag Muhammad Lutfi dan Menko Perekonomian Airlangga Hartanto.
Ide untuk mengimpor beras tersebut lantas menuai kritik dari berbagai kalangan.
Budi Waseso mengatakan, isu mengenai keputusan pemerintah untuk impor beras sebanyak 1 juta ton mulai memberi tekanan terhadap harga gabah petani.
Sebab, hal itu diketahui saat memasuki masa panen raya pertama tahun ini yang berlangsung sepanjang Maret-April 2021.
"Ini ada panen, berarti ada benturan produksi dalam negeri dengan impor."
"Ini baru diumumkan saja sekarang dampaknya di lapangan harga di petani sudah drop," ujar dia.
Baca juga: DPP GMNI Instruksikan Kader Se-Indonesia Tolak Kebijakan Impor Pangan Pemerintah
Budi Waseso juga menyebutkan, impor beras bakal jadi beban buat Perum Bulog.
Sebab, Bulog masih menyimpan stok beras sisa impor lalu, bahkan kini kualitasnya semakin mengkhawatirkan karena lama menumpuk di gudang.
(Tribunnews.com/Sri Juliati, Kompas.com/Fabian Januarius Kuwado/Muhammad Idris)