Baca tanpa iklan
“Ini harga yang sama dengan harga di daerah lain dan bahkan lebih murah dari harga di Malaysia yang mencapai Rp1.000.000 untuk tabung baru dan mencapai Rp400.000 untuk isi ulang,” ujar Deddy.
Menurut anggota Fraksi PDI Perjuangan tersebut, apa yang dilakukan Pertamina sangat luar biasa karena mengirimkan tabung gas menggunakan pesawat terbang itu sangat rumit, serta risiko dan biayanya sangat tinggi.
“Mungkin di Indonesia atau bahkan di dunia, ini adalah pertama kalinya distribusi gas LPG masyarakat dilakukan melalui udara,” tandas Deddy.
“Karena itu saya dan masyarakat Krayan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pertamina dan Kementerian BUMN, komitmen mereka untuk negara dan masyarakat sangat luar biasa,” sambungnya.
Deddy berharap Menteri BUMN mendorong BUMN lain untuk berkontribusi meringankan beban masyarakat di daerah perbatasan.
Selain itu, jumlah tabung gas yang dikirim juga diharapkan diperbanyak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dan juga mengirimkan tabung gas 5 kilogram sehingga jumlah keluarga yang mendapatkan bisa lebih banyak dan harganya lebih terjangkau.
Lebih jauh lagi, Deddy berharap agar Kementerian Perdagangan RI dan Kementerian Sosial juga turun tangan membantu meringankan beban warga di daerah perbatasan.
Tidak hanya di Krayan, tetapi wilayah lain di perbatasan seperti wilayah Long Nawang (Kabupaten Malinau) dan Lumbis (Kabupaten Nunukan) yang selama ini sangat tergantung pada pasokan dari negara jiran.
Demikian juga Kementerian ESDM diharapkan segera memberi perhatian dengan mencabut status daerah perbatasan sebagai wilayah Non Konversi sehingga masyarakat juga bisa mendapatkan LPG ber-subsidi di masa yang akan datang.
“Kami di DPR juga berharap agar Kementerian Luar Negeri segera melakukan pendekatan kepada Malaysia untuk membuka perdagangan barang tertentu di perbatasannya. Tidak saja untuk kebutuhan penyediaan sembako bagi rakyat, tetapi kebutuhan-kebutuhan lain yang mendesak,” ujar Deddy.
“Saat ini pemerintah sedang membangun 4 buah Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di sana, tetapi prosesnya menjadi sedikit terhambat karena harga proyek yang melesat di luar perkiraan anggaran. Kami sangat berharap agar semua kementerian terkait bisa bersinergi menyelesaikan masalah ini,” tutup Deddy.