Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau
TRIBUNNEWS.COM, WASHINGTON – Amerika Serikat berencana menjatuhkan sanksi kepada dua konglomerat yang dikendalikan junta militer Myanmar atas kudeta 1 Februari lalu dan tindakan kekerasan mematikan terhadap demonstran.
Hal itu disampaikan dua sumber seperti dilansir Reuters, Kamis (25/3/2021).
Langkah Kementerian Keuangan AS untuk untuk memasukkan Myanmar Economic Corporation (MEC) dan Myanmar Economic Holdings Ltd (MEHL) dalam daftar hitam.
Baca juga: Bocah 7 Tahun Ini Jadi Korban Termuda yang Ditembak Mati Tentara Myanmar, Ia Tewas di Pangkuan Ayah
AS juga akan membekukan apa pun aset yang mereka miliki di Amerika Serikat.
Para jenderal Myanmar melakukan pengambilalihan kekuasaan pada hari pertama parlemen bersidang pada bulan Februari, menahan para pemimpin sipil termasuk penerima Nobel Aung San Suu Kyi, yang partainya memenangkan pemilu pada bulan November.
Militer mengklaim ada kecurangan pemilih tetapi para pengamat mengatakan tidak ada penyimpangan yang signifikan.
Baca juga: Korban Termuda Krisis Myanmar Jatuh, Bocah 7 Tahun Tewas Ditembak Mati Aparat Junta Militer
Kudeta itu memicu pemberontakan yang meluas, dan pasukan keamanan telah merespons dengan kekerasan, dan menewaskan sedikitnya 275 orang.
Presiden AS Joe Biden mengeluarkan perintah eksekutif pada 11 Februari membuka jalan bagi sanksi baru terhadap militer Myanmar dan kepentingannya. Perintah itu membekukan sekitar 1 miliar dolar AS cadangan bank sentral Myanmar di New York Fed.
Amerika Serikat dan Inggris, serta Uni Eropa dan Kanada, telah menjatuhkan beberapa sanksi terhadap jenderal-jenderal top termasuk Panglima Min Aung Hlaing dan anak-anaknya.
Selain tiga perusahaan batu permata yang terkena sanksi AS pada Februari dan Departemen Perdagangan AS memasukkan daftar hitam terhadap konglomerat.
Militer mengendalikan perekonomian Myanmar yang luas melalui perusahaan induk dan anak perusahaan mereka, dengan minat mulai dari bir dan rokok hingga telekomunikasi, ban, pertambangan, dan real estat.
Para aktivis telah menyerukan sanksi untuk menghabiskan pendapatan militer, dan ingin pemerintah AS melangkah lebih jauh dan memukul proyek minyak dan gas yang merupakan sumber pendapatan utama ke Myanmar.
Kepala Polisi Myanmar Ikut Masuk Daftar Hitam