Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wali Kota nonaktif Cimahi Ajay Muhammad Priatna (AMP) akan segera menjalani persidangan.
Ini setelah tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyelesaikan berkas perkara Ajay dan menyerahkannya kepada jaksa penuntut umum (JPU).
"Berkas perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan dan atau hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait dengan perizinan di Kota Cimahi Tahun Anggaran 2018-2020, telah dinyatakan lengkap atau P21," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (26/3/2021).
Baca juga: KPK Perpanjang Masa Penahanan Wali Kota Nonaktif Cimahi Ajay Priatna
Ali menerangkan, tim penyidik telah menyerahan tersangka dan barang bukti kepada JPU.
Menurut Ali, kewenangan penahanan dilanjutkan oleh JPU selama 20 hari.
Penahanan berlaku sejak Kamis (25/3/2021) hingga Selasa (13/4/2021).
Ajay tetap ditahan di tempat penitipan di Rutan Polres Metro Jakarta Pusat.
"Dalam waktu 14 hari kerja, tim JPU akan segera menyusun surat dakwaan dan melimpahkan berkas perkaranya ke PN Tipikor. Persidangan diagendakan di PN Tipikor Bandung," kata Ali.
Ali mengungkapkan, penyidik telah memeriksa 76 saksi terkait kasus ini.
Di antaranya aparatur sipil yang ada di Pemkot Cimahi.
Lalu ada juga dari unsur swasta yang merupakan para kontraktor yang mengerjakan proyek di Kota Cimahi.
Baca juga: Kasus Suap Wali Kota Ajay Muhammad, KPK Periksa Plt Dirut RSUD Cibabat Cimahi dr Reri Marliah
Dalam kasus ini, KPK menduga Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna telah menerima suap senilai Rp1,661 miliar terkait pembangunan RSU Kasih Bunda.
Adapun commitment fee yang bakal diterima Ajay dari proyek tersebut senilai Rp3,2 miliar.
Selain Ajay, KPK juga telah menetapkan Komisaris RSU Kasih Bunda Hutama Yonathan sebagai tersangka.
Pemberian suap dilakukan sejak 6 Mei 2020, sedangkan pemberian terakhir dilakukan pada 27 November 2020 sebesar Rp425 juta.
Dalam konstruksi perkara, pada 2019 RSU Kasih Bunda melakukan pembangunan penambahan gedung. Selanjutnya diajukan permohonan revisi izin mendirikan bangunan (IMB) kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Cimahi.
Untuk mengurus perizinan pembangunan tersebut, Hutama selaku pemilik RSU Kasih Bunda bertemu dengan Ajay selaku Wali Kota Cimahi di salah satu restoran di Bandung.
Pada pertemuan tersebut Ajay diduga meminta sejumlah uang Rp3,2 miliar, yaitu sebesar 10 persen dari nilai rencana anggaran biaya (RAB) yang dikerjakan oleh subkontraktor pembangunan RSU Kasih Bunda senilai Rp32 miliar.
Penyerahan uang disepakati akan diserahkan secara bertahap oleh CT selaku staf keuangan RSU Kasih Bunda melalui YR selaku orang kepercayaan Ajay.
Untuk menyamarkan adanya pemberian uang kepada Ajay tersebut, pihak RSU Kasih Bunda membuat perincian pembayaran dan kuitansi fiktif seolah-olah sebagai pembayaran pekerjaan fisik pembangunan.