Baca tanpa iklan
Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (UU Desa) dapat dimaknai sebagai babak baru pengaturan Desa.
Aturan hukum itu hadir dilengkapi dengan kewajiban negara untuk mengalokasikan anggaran dari APBN ke seluruh Desa yang selanjutnya disebut Dana Desa.
Pada konteks pembangunan nasional, UU Desa juga mengisyaratkan makna bahwa pembangunan desa adalah sebagai entitas pembangunan nasional.
Baca juga: Jokowi Sampaikan Selamat Dies Natalis Ke-67 GMNI: Tetap Berdiri di Depan Melawan Gerakan Radikalisme
"UU Desa menegaskan pengakuan dan kepercayaan Negara kepada Desa dan Desa Adat untuk berproses secara mandiri dalam bingkai NKRI," ujar Yosef Dapa Bili, koordinator acara webinar.
Setelah selama enam tahun dilaksanakan, menurut Yosef, desa-desa telah mampu mengelola anggaran untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakatnya secara mandiri.
Ini berlangsung tentunya disertai dukungan pembinaan, pengawasan dan pendampingan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Dr. Ahmad Basarah, Wakil Ketua MPR RI yang juga Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Persatuan Alumni GMNI, akan memberikan pidato sambutannya.
Sementara narasumbernya adalah Taufik Madjid, S.Sos, M.Si, Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; Dra. Eva Kusuma Sundari, MA, MDE, Ketua Bidang Riset, Teknologi dan Informasi, DPP PA GMNI/anggota DPR RI Periode 2014-2019/Institut Sarinah.
Kemudian Arief Surahman, anggota Kompartemen Ideologi dan Kaderisasi, DPP PA GMNI/Aktivis Gerakan Membangun Desa-Yogyakarta, serta Vinsen Bureni, Direktur Bengkel Apek Kupang,-NTT/Alumni GMNI Kupang.