Baca tanpa iklan
RIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mengkritik keras kebijakan pemerintah yang membuka destinasi wisata, namun melarang masyarakat untuk mudik.
"Kebijakan ini tujuannya apa? Kalau pelarangan mudik untuk meminimalisasi penyebaran COVID-19, kenapa destinasi wisata justru dibuka dan diperbolehkan? Hal ini akan membuat masyarakat bingung dan 'membandel' untuk tetap mudik" ujar Netty dalam siaran persnya, Selasa (13/4/2021).
Netty meminta agar pemerintah konsisten dalam membuat kebijakan karena saat ini kasus Covid-19 Indonesia masih tinggi.
Data per Minggu (11/4/2021) menunjukkan kasus Covid-19 di Indonesia mencapai 1.566.995 orang.
Baca juga: Ketua Umum PP Muhammadiyah Imbau Warga Tak Mudik: Ini Sikap Tanggung Jawab Sosial
Baca juga: Polisi Bakal Tindak Tegas Warga yang Pakai Jasa Penyelundup untuk Mudik
Menurut Netty, jika memang pemerintah ingin mengendalikan Covid-19, maka seharusnya tempat wisata jangan dibuka.
"Aneh kalau masyarakat dilarang mudik, tetapi wisata tetap dibuka. Sudah pasti masyarakat yang tidak mudik itu akan memenuhi tempat-tempat wisata tersebut. Apakah ini yang diinginkan oleh pemerintah terjadi kerumunan warga masyarakat di lokasi wisata? Padahal vaksinasi yang disebut-sebut sebagai game changer untuk mengatasi COVID-19 juga masih berjalan lambat," katanya.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut bahwa hingga Senin (05/04/2021) Indonesia telah menyuntikkan 12,7 juta dosis vaksin.
Pemerintah dalam keterangan medianya juga menyebut pembukaan wisata akan tetap memerhatikan protokol kesehatan.
Akan tetapi, bagi Netty tentu akan sangat sulit menerapkan prokes di tempat-tempat wisata.
"Misalnya saja di pantai atau kolam renang yang pastinya akan diserbu oleh pengunjung, bagaimana penerapan prokesnya? Apa mungkin bisa menjaga jarak di tempat-tempat seperti itu? Apalagi masyarakat dilarang mudik, maka sudah pasti tempat wisata akan membludak," jelasnya.
Menurut Netty kebijakan pembukaan tempat wisata ini justru akan sangat membebani pemerintah daerah.
"Pemerintah daerah akan sangat disulitkan karena kita tahu keterbatasan sumberdaya yang dimiliki pemda untuk menjaga tempat wisata. Saya pribadi tidak yakin seluruh tempat wisata bisa diawasi agar tetap menjalankan prokes. Hal itu sangat sulit, karena tidak mungkin satu petugas menjaga satu wisatawan agar tetap menjaga jarak," tandasnya.