Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail
TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera meminta masalah bencana yang kerap terjadi dalam beberapa waktu ke belakang sebaiknya dijadikan isu strategis nasional. Sehingga pemerintah tidak hanya bersikap reaktif dalam menghadapi bencana.
Salah satunya dengan memperkuat lembaga, dalam melakukan mitigasi bencana.
Baca juga: Ramadan di Tengah Bencana, Wapres Minta Masyarakat Bersabar
"Jika berbicara mengenai institusi, mesti ada lembaga yang diberikan tugas merespon, memikirkan sampai memitigasi bencana. Kita punya BNPB yang kewenangan dan payung hukum harus diperkuat, anggaran sampai sumber daya juga perlu terjamin ketersediannya," kata Mardani dalam akun twitternya @mardanialisera, Rabu, (13/4/2021).
Selain itu kata Mardani, pemerintah harus mulai investasi teknologi serta SDM dalam aspek penanganan bencana.
Baca juga: TNI AL Siagakan KRI Rumah Sakit Semarang untuk Bantu Korban Bencana Alam di NTT
BMKG harus dibekali peralatan serta sistem hidrologi yang mumpuni dalam mendeteksi secara dini kemungkinan bencana hidrologi. Teknologi tersebut juga harus mampu menyebarkan informasi hasil deteksi ke seluruh daerah dengan cepat.
Baca juga: Lelang Jaket dan Sepatu untuk Bantu Korban Bencana, Ernest Prakasa Malah Dibohongi Netizen
"Serangkaian berbagai bencana mestinya sudah menyadarkan kita! sistem mitigasi yang tangguh amat diperlukan. Lemahnya sistem mitigasi kerap membuat Pemda kehilangan kontrol setelah terjadi bencana. Mitigasi yang lebih akurat dan makin efektif bisa terwujud dengan memaksimalkan Teknologi internet of things (IoT) serta big data yang kian berkembang," katanya.
Mardani mencontohkan, sistem peringatan dini bencana banjir bisa makin baik jika memaksimalkan IoT serta big data. Pengendalian arus air untuk penanggulangan banjir bisa dilakukan makin cepat, sesuai kapasitas bencana yang dapat terukur.
"Semua hal tersebut sia-sia jika tidak diiringi komitmen politik serta kepemimpinan yang solid mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Krusial, demi mewujudkan prioritas anggaran, penyelesaian hambatan birokrasi, hingga konsistensi menegakkan UU mengenai kebencanaan," pungaksnya.