Baca tanpa iklan
Hasto menambahkan, pihaknya justru memberi masukan ke KPK agar mendorong perbaikan sistem politik. Jadi, selain pendidikan pencegahan korupsi, PDIP menilai bahwa korupsi terjadi karena sistem politik yang cenderung liberal dan berbiaya tinggi.
Buktinya, jika pemilu tahun 2004 saja berbiaya Rp 3 triliunan, untuk pemilu 2024, KPU mengajukan anggaran hingga lebih dari Rp 100 triliun. Belum lagi dihitung biaya politik di lapangan yang harus dikeluarkan partai dan calon.
"Jadi selain pendidikan pencegahan korupsi, kita harus kembalikan sistem politik ini. Karena sistem yang sekarang itu sangat mahal akibat liberalnya itu," pungkas Hasto.
Wawan Wardiana sempat meminta agar partai politik tetap bersemangat mengikuti SIPP, program KPK bidang pencegahan ini. Sebab berbeda dengan fungsi penindakan KPK yang kerap disorot media massa dan masyarakat, program pencegahan tidak terlalu diperhatikan.
KPK mengajak pengurus parpol di provinsi dan kabupaten/kota, agar tetap mau bersedia berkolaborasi dengan KPK. Untuk mendorong terus program pencegahan korupsi.
Hasto lalu mengajak agar media massa berperan aktif membantu KPK dalam kampanye pencegahan korupsi di lingkungan politik nasional.
"Kita berharap media mendukung pula program-program pencegahan korupsi yang dilakukan KPK, sehingga upaya penerapan integritas partai dapat dukungan pula dari masyarakat,” kata Hasto.