Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut akan melakukan gebrakan lagi terkait kabinet kerjanya.
Dikabarkan, Jokowi akan me-reshuffle kabinetnya pada pekan ini.
Isu ini mencuat setelah DPR menyetujui permintaaan pemerintah untuk membentuk 2 kementerian baru.
Di antaranya, penggabungan 2 Kementerian Ristek dan Pendidikan menjadi Kementerian Dikbud Ristek.
Baca juga: Isu Reshuffle Kabinet, KSP Ali Ngabalin Sebut Jokowi akan Lantik 2 Menteri Baru
Baca juga: Isu Reshuffle Kabinet Menguat: Siapa Menteri yang Terancam dan Siapa Saja yang Aman?
Lalu, pembentukan kementerian baru, yakni Kementerian Investasi.
Menanggapi hal itu Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera meminta Jokowi untuk tak berdagang politik lagi di periode kedua kepemimpinannya ini.
Menurutnya, reshuffle kabinet itu perlu didasari data yang akurat.
Ia berpesan kepada sang presiden, untuk mempertimbangkan prinsip tata kelola dan efektifitas menterinya di bangku pemerintahan.
"Terkait isu reshuffle kabinet, dasar reshuffle hendaknya berbasis data akurat & adil."
"Pesan untuk Pak @jokowi, walau angkat Menteri hak prerogatif Presiden tetap prinsip tata kelola & efektivitas Pemerintahan mesti jadi pertimbangan."
"Jangan politik dagang sapi lagi, sudah periode kedua," tulis Mardani lewat cuitannya, @MardaniAliSera, Rabu (14/4/2021).
Baca juga: FAKTA Reshuffle Kabinet Jokowi: Wapres Sudah Diajak Bicara, Daftar Menteri hingga Kata Pengamat
Baca juga: Reshuffle Kabinet Jokowi: 15 Menteri Layak Diganti Menurut IPO hingga Kata Pengamat
Selain itu, kata Mardani, ada visi dan misi lain yang harus dikejar Presiden saat ini.
Satu diantaranya, penanganan Covid-19 di Indonesia.
Dsebutkannya, PKS tak masalah siapa dan kementerian mana yang di-reshuffle.
Ia menegaskan, pihaknya tetap menjadi partai oposisi.