Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melakukan reshuffle atau perombakan kabinet pada pekan ini.
Hal itu diketahui dari pernyataan Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin, Selasa (13/4/2021).
Pengamat politik dan ketatanegaraan, Agus Riwanto menyampaikan, isu reshuffle kabinet muncul setelah Jokowi mengajukan nomenklatur perubahan kementerian.
Kemenristek dan Kemendikbud akan digabung, dan juga dibentuk Kementerian Investasi.
"Kemungkinan besar reshuffle akan dilakukan terhadap dua kementerian," ujarnya kepada Tribunnews.com melalui sambungan telepon, Rabu (14/4/2021).
Ia mengatakan, penggabungan dua kementerian tersebut tentunya akan berdampak pada reshuffle Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim.
Kemudian, pasti juga ada penunjukkan menteri baru terkait pembentukan Kementerian Investasi.
Baca juga: Jokowi Bakal Reshuffle Kabinet Pekan Ini, Pengamat: Kemungkinan Besar Dilakukan pada 2 Kementerian
Baca juga: Reshuffle Kabinet Jokowi: 15 Menteri Layak Diganti Menurut IPO hingga Kata Pengamat
Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) ini menilai, Jokowi akan memilih sosok profesional dan teknokrat sebagai Mendikbudristek.
"Saat ini Jokowi lebih dekat dengan pertimbangan profesional dan teknokratik," katanya.
"Maka, besar kemungkinan Mendikbudristek diambil dari kelompok profesional."
"Karena selama ini Mendikbud selalu diambil dari Muhammadiyah, ketika Menteri Agama sudah diambil NU," jelas Agus.
Baca juga: Isu Reshuffle Kabinet Kian Menguat, Yasonna Laoly Dianggap Paling Layak Diganti Menurut Survei IPO
Baca juga: Isu Reshuffle Kabinet Jokowi: Bakal Dilakukan Pekan Ini hingga Sosok yang Layak Jadi Mendikbudristek
Ia pun menyebut, Muhammadiyah bakal memberikan rekomendasi pada Presiden Jokowi soal kursi Mendikbudristek tersebut.
"Mungkin teknokratik yang direkomendasikan Muhammadiyah, karena biasanya urusan Mendikbud diberikan presiden kepada Muhammadiyah," ungkapnya.
Agus tak melihat kursi Mendikbudristek bakal diisi oleh anggota partai politik.