Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Isu reshuffle kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) makin mengemuka belakangan ini.
Kabar yang beredar, menteri dari Partai NasDem akan dievaluasi dan masuk dalam daftar yang akan direshuffle dalam waktu dekat.
Merespons hal itu, Wakil Ketua Umum DPP Partai NasDem Ahmad Ali menegaskan, di internal NasDem tak membahas perihal reshuffle yang marak diberitakan
"Reshuffle itu kewenangan presiden. Secara spesifik kita tidak tahu kapan reshuffle, apa tidak.
Baca juga: Jangan Dibuat Gaduh, Ketua DPD RI Percaya Presiden Reshuffle Kabinet Sesuai Kebutuhan
Di NasDem sendiri tidak pernah membicarakan itu," kata Ali saat kepada wartawan, Senin (19/4/2021).
Terkait kedatangan Rapsel Ali yang merupakan menantu Wapres Ma'ruf Amin ke Istana pada Jumat (16/4) lalu, menurut Ali dia bisa saja datang sebagai Dewan Pengurus Ikatan Motor Indonesia (IMI).
Baca juga: Isu Reshuffle Kabinet Semakin Menguat, 2 Pengamat Ini Menilai Posisi Nadiem Makarim Layak Diganti
Namun, belakangan kehadiran Rapsel itu dikait-kaitkan dengan rencana reshuffle kabinet.
Ahmad Ali mengatakan, itu adalah urusan pribadi Rapsel.
"Kan kita juga tidak tahu dia (Rapsel Ali) di istana itu dalam rangka apa, dalam urusan IMI, urusan apa, kita enggak tahu kan. Akibatnya hanya spekulasi-spekulasi yang muncul," ujar Ali.
Namun, jika pertemuan Rapsel dan Presiden Jokowi membahas perihal reshuffle kabinet, Ahmad Ali menilai itu hak pribadi.
Baca juga: Reshuffle Harus Berdasarkan Kemaslahatan Bersama Bukan Sekadar Bagi-bagi Jabatan
"Tetapi kalau dia dipanggil urusannya dalam rangka itu (reshuffle) ya saya pikir bagi NasDem itu hak pribadi orang, siapapun bisa ketemu Presiden kan.
Tapi NasDem tidak pernah mendorong-dorong kader, menawar-nawar kader untuk satu posisi jabatan," pungkas Ketua Fraksi NasDem DPR RI itu.
Diketahui, NasDem kini memiliki tiga pos menteri di kabinet, yaitu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, serta Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate.