Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Semakin baik tata kelola pemerintahan suatu negara, maka semakin cepat pula roda pembangunan nasional akan berputar.memuji kinerja ASN yang berinovasi selama pandemi Covid-19. Kendati masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki.
“Saya berterima kasih kepada semua Kementerian/Lembaga kreativitas, inovasi dan produktivitas ASN ini semakin bagus,” kata Tjahjo di acara yang bertajuk SAKIP-RB Award 2020, Kamis (22/04/2021).
Ia mengatakan reformasi birokrasi adalah sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi untuk memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintah.
Baca juga: Di Tengah Isu Keretakan Rumah Tangganya dengan Sule, Nathalie Holscher Curhat: Sabar Ada Batasnya
Semakin baik tata kelola pemerintahan suatu negara, maka semakin cepat pula roda pembangunan nasional akan berputar.
“Sesuai arahan Bapak Presiden, reformasi birokrasi dilakukan sebagai upaya untuk membuat birokrasi lebih adaptif dan lebih cepat dalam proses pelayanan dan pengambilan keputusan,” ujar Menteri Tjahjo.
Hari ini, di Jakarta, Tjahjo Kumolo telah menyerahkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi instansi pemerintah provinsi/kabupaten/kota tahun 2020.
Baca juga: Azis Syamsuddin Minta ASN yang Berafiliasi dengan Jaringan Teroris Ditindak Tegas
Sebanyak 66 pemda yang hadir secara offline telah diberikan hasil evaluasinya secara langsung oleh Menteri Tjahjo.
Tjahjo menegaskan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, Kementerian PANRB telah menetapkan Road Map Reformasi Birokrasi tahun 2020 – 2024.
Tujuannya untuk menciptakan pemerintahan berkelas dunia (world class bureaucracy) yang mengedepankan peningkatan pelayanan publik yang berkualitas dan terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien.
Baca juga: THR ASN, TNI dan Polri akan Dibayarkan H-10 Idul Fitri
“Salah satu fokus percepatan (quick wins) pelaksanaan reformasi birokrasi adalah penyederhanaan birokrasi,” jelasnya.
Untuk mendorong penguatan reformasi birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di instansi pemerintah, Kementerian PANRB juga melaksanakan evaluasi setiap tahunnya.
Hal ini dilakukan untuk memetakan progres reformasi birokrasi dan tingkat efektivitas serta efisiensi penggunaan anggaran.
Menteri Tjahjo memberikan apresiasi kepada pemda yang berhasil mendapatkan predikat AA, A, BB, dan BB pada hasil evaluasi akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi.
Untuk pemda yang mendapatkan predikat dibawah Baik, Menteri Tjahjo mendorong kepala daerah dan sekretaris daerah untuk meningkatkan komitmen serta melakukan perbaikan yang diperlukan dalam penerapan reformasi birokrasi dan SAKIP.