Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Covid-19 telah melemahkan perekonomian di berbagai negara dari pembatasan kegiatan sektor ekonomi untuk menekan laju penyebaran virus corona.
Untuk mengamankan pendapatan dan kebutuhan hidup warga Indonesia pemerintah gelontorkan bansos sebagai jaring pengaman mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Prakerja, Tarif listrik, Antisipasi Kebutuhan Pokok (Operasi Pasar Murah), Keringanan Pembayaran Kredit
Demikian rangkuman yang bisa diambil dari Webinar yang diselenggarakan Institut Kewarganegaraan Indonesia dengan mengusung tema: Bansos dan Problema Identitas Kependudukan Warga, seperti dikutip Tribunnews.com dari keterangan tertulis Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI), Jumat (23/4/21)
Dalam perjalanannya untuk mendapatkan bansos, masyarakat diwajibkan melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai syarat pengambilan.
Sayangnya masih ada sebagian warga yang belum mendapatkan bansos karena tidak mempunyai identitas atau KTP.
Baca juga: Hindari Klaster Covid-19, MUI: Salat Idul Fitri Diutamakan di Rumah Saja
Hal ini terekam dari survei singkat Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI) kepada beberapa warga di Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten.
Ada sebagian yang mendapat 6 kali, bahkan hingga 10 kali mendapatkan bansos.
Namun ada juga yang hanya mendapatkan sekali saja.
Bahkan ada juga yang tidak mendapatkan sama sekali karena tidak memiliki KTP maupun identitas lainnya.
Sekretaris Direktur Jenderal Fakir miskin Kemensos RI Nurul Farijati menjelaskan Kementeriannya memiliki dua program terhadap warga kurang beruntung. Pertama adalah program existing.
Program ini merupakan lanjutan program "sebelum pandemi" untuk membantu fakir miskin yang terdapat 33 provinsi minus DKI Jakarta.
Baca juga: Apa Itu e-HAC? Syarat Wajib Perjalanan Udara dan Laut, Berikut Cara Pengisiannya
Nurul mengakui bahwa ada beberapa keluarga yang menerima bantuan pada 2020 berupa beras adalah mereka yang tergolong dalam program existing Kemensos.
Dijelaskan Nurul bahwa sejak 2016, 2017, 2018 hingga 2019 jumlah keluarga penerima manfaat berkisar pada angka 15, 6 juta. Namun memasuki 2020 Jumlah orang penerima manfaat bertambah.