Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mabes TNI menyatakan, kapal selam KRI Nanggala-402 telah tenggelam atau subsunk di perairan laut Utara Bali pada Sabtu (24/4/2021) sore.
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menyatakan bahwa 53 awak kapal selam KRI Nanggala 402 gugur di perairan Bali.
Terkait ini, Pemerintah diminta mengevaluasi kinerja Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.
Adalah Ketua Umum DPP GMNI Arjuna Putra Aldino yang mengusulkan hal itu. Dia meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja Menhan Prabowo Subianto.
Dia beralasan, tragedi tenggelamnya KRI Nanggala-402 seharusnya dapat dihindari apabila Menhan memberi perhatian yang cukup kepada TNI Angkatan Laut.
Baca juga: Menhan Prabowo Sambangi Rumah Duka Kolonel Harry Setiawan, Jamin Beasiswa Anak Awak KRI Nanggala 402
Baca juga: Foto dan Kronologi KRI Nanggala-402 Terbelah Tiga Hingga Ada Yang Terlepas, 53 Prajurit Gugur
Hal ini dapat dilihat dari postur dan alokasi anggaran Kementerian Pertahanan.
Menurut Arjuna, tragedi tenggelamnya KRI Nanggala 402 sangat bertolak belakang dengan anggaran Kementerian Pertahanan yang terus merangkak naik dari tahun ke tahun.
Baca juga: Kolonel Harry Setiawan Jadi Korban KRI Nanggala 402, Sang Ibu Berharap Jenazahnya Ditemukan
“Tragedi tenggelamnya KRI Nanggala-402 adalah berita duka bagi bangsa Indonesia. Namun ini bertolak belakang dengan anggaran Kementerian Pertahanan yang terus naik. Seharusnya tidak terjadi. Untuk itu, Presiden perlu evaluasi kinerja Menhan," kata Arjuna dalam keterangan tertulis, Senin (26/4/2021).
Arjuna menyatakan Kementerian Pertahanan mendapatkan anggaran tertinggi dalam APBN 2020 mencapai Rp 131,2 triliun.
Alokasi anggaran ini melonjak Rp 21,6 triliun dari tahun 2019 Rp 109,6 triliun maupun usulan awal RAPBN 2020 sebesar Rp 127,4 triliun.
Dia menyoroti alokasi anggaran antar matra masih mengalami ketimpangan, dimana pada APBN 2020 TNI AD mendapat anggaran Rp55,92 miliar dengan alokasi alutsista sebesar Rp4,5 miliar.
TNI AL punya bagian Rp22,08 miliar dan alokasi alutsista Rp4,1 miliar. Sedangkan TNI AU memperoleh dana Rp15,5 miliar dan alokasi alutsista Rp2,1 miliar.
“TNI Angkatan Laut kita belum mendapatkan prosi anggaran yang cukup. Belum mendapat perhatian yang optimal. Padahal visi pertahanan Presiden Jokowi menjadikan Indonesia menjadi poros maritim dunia," kata dia.