Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - TNI Angkatan Laut kini tinggal memiliki empat unit Kapal Selam yang berfungsi dan siap digunakan
Tentunya, ini setelah peristiwa Kapal Selam KRI Nanggala 402 tenggelam diperairan utara Pulau Bali pada Rabu, lalu.
Adapun, empat Kapal Selam yang tersisa yaitu, KRI Cakra 401, KRI Nagapasa 403, KRI Ardadeli 404, serta KRI Alugoro 405.
Wakil Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Madya Ahmadi Heri Purwono mengatakan, bahwa KRI Cakra 401masih melaksanakan perawatan atau overhaul.
Sementara, tiga unit kapal selam lainnya siap melaksanakan operasi.
Hal itu disampaikan Laksamana Madya Ahmadi Heri Purwono saat konferensi pers di Mabes AL, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (27/4/2021).
Baca juga: Pasca Tenggelamnya KRI Nanggala 402, Sejumlah Tokoh Minta Pemerintah Audit dan Evaluasi Alutsista
"Kita sekarang ini sisa empat kapal selam, satunya sejenis Nanggala, yaitu KRI Cakra 401. Sekarang sedang overhaul. Kemudian yang tiga lagi saat ini kondisinya siap melaksanakan operasi," kata Ahmadi Heri.
Sementara, Asrena KASAL Laksamana Muda Muhammad Ali mengatakan, pihaknya akan melakukan audit dan investigasi terkait peristiwa tenggelamnya KRI Nanggala-402.
Pihaknya juga akan turut melibatkan para pakar dan ahli kapal selam.
"Kalau masalah di audit pastinya kita audit. Jadi kita akan investigasi semua. Tapi harus menghadirkan para pakar bukan para pengamat. Para ahli kapal selam dan ahli pembuat kapal selam," jelasnya.
Evaluasi alutsista
Pasca insiden tenggelamnya Kapal Selam KRI Nanggala 402 dan gugurnya 53 awak kapal, membuat beberapa tokoh meminta pemerintah melakukan audit dan evaluasi Alat Utama Sistem Pertahanan (Alutsista).
Permintaan tersebut untuk meminimalisir kejadiaan serupa terulang kembali.
Salah satunya datang dari Anggota Komisi I DPR RI fraksi PPP Muhammad Iqbal.
Baca juga: Pesan Letda Munawir Korban KRI Nanggala-402 ke Putrinya, Semangat Wujudkan Cita-cita Jadi Taruni TNI
Baca juga: Kenangan Masa Kecil Kopda Kharisma Korban KRI Nanggala 402, Dibesarkan di Tengah Keluarga Militer
Iqbal menyampaikan hilangnya kapal selam KRI Nanggala 402 diharapkan bisa dijadikan pemerintah dan TNI sebagai momen untuk mengevaluasi alutsista yang dimiliki.
Iqbal juga meminta, TNI harus memastikan bahwa alutsista yang saat ini masih dipergunakan masih dalam keadaan layak untuk dipakai.
"Sehingga terdapat jaminan keselamatan pasukan selama bertugas maupun sedang latihan," kata Iqbal dalam keterangan tertulisnya, Jumat (23/4/2021).
Baca juga: Fraksi PKS Minta Pemerintah Invetigasi Komprehensif Penyebab Tenggelamnya KRI Nanggala 402
Baca juga: Penghormatan untuk 53 Awak KRI Nanggala-402 yang Gugur, Penghargaan hingga Bendera Setengah Tiang
Menurut Iqbal evaluasi yang harus dilakukan TNI dilakukan secara menyeluruh dan detail.
Permintaan serupa datang dari sejawat Iqbal di Komisi 1 DPR RI.
Yaitu Habib Anshory dari Fraksi Nasdem.
Habib menyebutkan bahwa BPK, Kemhan dan TNI untuk melakukan audit terhadap MRO yang melakukan perbaikan kapal selam KRI Nanggala 402.
“Evaluasi ini penting untuk membangun strategi, kebijakan dan penegakan hukum yang lebih baik,” ucap Habib.
Habib meminta semua pihak untuk melakukan pemutakhiran alutsista semua matra khususnya TNI AL 2021/2022
Baca juga: Pemerintah Malaysia Juga Ajak Masyarakat Muslim Shalat Ghaib untuk Awak KRI Nanggala 402
Baca juga: Jokowi Anugerahkan Bintang Jalasena dan Beri Kenaikan Pangkat kepada 53 Awak KRI Nanggala-402
Selain itu, Habib juga menyoroti kesejahteraan prajurit TNI, khususnya kelurga prajurit yang ditinggalkan oleh gugurnya awak KRI Nanggala 402.
Habib mendorong pemerintah memberikan beasiswa hingga anak-anak awak KRI Nanggalan 402 lulus strata 1.
Terakhir, Habib meminta pemerintah segera menetapkan hari duka nasional untuk menghormati para pejuang KRI Nanggala 402.
Tidak hanya datang dari anggota DPR RI, permintaan audit dan evaluasi juga datang dari Pakar Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, Suparji Ahmad.
Suparja menilai dari segi usia, kapal selam tersebut sudah tak lagi muda karena sudah dioperasikan selama 42 tahun.
"Perlu ada pengecekan yang menyeluruh dan transparan terkait peristiwa ini, jangan sampai hanya berhenti pada pengumuman bahwa kapal tersebut telah tenggelam," ujarnya.
Menurut Suparja publik berhak tahu atas audit dan evaluasi tersebut.
Baca juga: Video Menhan Prabowo Dipeluk Erat Seorang Keluarga Awak Kapal Selam KRI Nanggala-402
Baca juga: Istri Kopda Eta Cerita Saat Suami Pergi Tugas Jadi Awak KRI Nanggala 402, Motor Tua Mendadak Mogok
"Misalnya anggaran yang digunakan untuk perawatan berapa jumlahnya, lalu apakah sudah digunakan seefektif mungkin atau belum," jelasnya.
Audit yang menyeluruh ini demi mencegah terjadi hal serupa di kemudian hari.
Apabila anggaran perbaikan dirasa kurang, maka sebaiknya TNI mengajukan penambahan anggaran ke DPR.
"Peremajaan alutsista kita sangat diperlukan, meski dalam keadaan damai, akan tetapi keselamatan prajurit kita perlu dijaga," jelasnya.
Permintaan audit dan evaluasi alusista juga datang dari Bambang Soesatyo.
Bambang yang merupakan Ketua MPR RI dan Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menekankan audi dan evaluasi pada sisitem erawatan, perbaikan, dan pemeriksaan alusista yang ada.
"Lebih dari itu, pemerintah melalui Kementerian Pertahanan bersama TNI harus melakukan evaluasi menyeluruh," ungkapnya.
Baca juga: Prabowo Subianto Ungkap Anak Sepupunya Gugur Dalam Tragedi KRI Nanggala 402: Kami Akan Kenang Jasamu
Selain itu, Bambang juga menyoroti proses pemenuhan hak keluarga yang ditinggalkan awak KRI Nanggalan 402.
"Negara juga harus hadir dan tidak boleh melupakan pengabdian para prajurit KRI Nanggala 402, salah satu bentuknya bisa dilakukan dengan memberikan perhatian khusus kepada keluarga yang ditinggalkan," pungkasnya.
(Tribunnews.com/Triyo/Vincentius/Musawira/Adhiyuda)
Baca berita lainnya terkait KRI Nanggalan 402.