Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati menyesalkan kasus dugaan penggunaan alat rapid test bekas di konter uji antigen Bandara Kualanamu, Medan, Sumatera Utara.
Mufida menyebut, perlu dilakukan pengusutan secara tuntas sebab kasus ini melibatkan institusi BUMN baik dari sisi penyedia jasa uji rapid test maupun pengelolaannya di bandara.
"Usut tuntas termasuk motif dan kemungkinan adanya jejaring modus serupa. Kasus ini meresahkan karena terjadi di konter resmi bandara dan melibatkan BUMN," kata Mufida kepada wartawan, Rabu (28/4/2021).
Baca juga: Kronologi Penggerebekan Kasus Alat Rapid Test Antigen Bekas di Bandara Kualanamu, 5 Orang Diamankan
Mufida menekankan, kasus ini harus diungkap cepat demi memulihkan kepercayaan publik terhadap proses uji rapidtest sebagai salah satu langkah melakukan 3T yang harus terus digencarkan sebagai upaya mengendalikan kasus positif Covid-19.
"Dalam aturan pengetatan mudik ada syarat seluruh moda transportasi harus melalui uji rapid antigen yang hanya berlaku 1x24 jam. Bisa jadi akan ada peningkatan tes dan publik harus kembali mendapatkan kepercayaan usai kasus ini," ujar Mufida.
“Kasus ini sangat bahaya untuk akurasi hasil Testing sebagai tahap awal 3T. Jika hasil testingnya tidak akurat, maka untuk trasing dan treatment bisa terjadi salah langkah," lanjutnya.
Mufida mengingatkan semua pihak agar tidak sekali kali mengambil keuntungan ekonomi atas pandemi yang terjadi.
Baca juga: Kronologi Penggerebekan Kasus Alat Rapid Test Antigen Bekas di Bandara Kualanamu, 5 Orang Diamankan
Dia mendukung aparat menindak tegas semua bentuk penyalahgunaan dalam bidang kesehatan yang terkait penanganan Pandemi.
“Jangan ada komersialisasi dan jangan berbisnis dengan rakyat dalam mitigasi pandemi Covid 19 sehingga merugikan rakyat. Kesehatan dan keselamatan rakyat adalah lebih utama," ucapnya.
"Dugaan kejahatan yang terkait penanganan Pandemi adalah kejahatan besar sebab kita tengah berjuang melindungi ratusan juta nyawa penduduk Indonesia. Jangan lupa ada kasus masker palsu, kasus mafia karantina WNA yang masuk Indonesia dan sekarang kasus rapidtest. Ini harus tegas dan cepat penanganannya," pungkas Mufida.