Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepolisian RI membangun sedikitnya 250 menara pemantau untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di wilayah 6 Polda yang rawan Karhutla.
"Total menara pantau pada 6 wilayah Polda yang rawan terjadi karhutla adalah 250 menara," kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono kepada wartawan, Selasa (11/5/2021).
Dijelaskan Argo, Polri bersama pemerintah daerah, maupun stakeholder terkait juga telah membangun kanal yang bertujuan untuk membatasi meluasnya Karhutla.
Baca juga: Menteri LHK Ingatkan Antisipasi Pencegahan Karhutla di Momen Ramadhan
Caranya, kata dia, dengan membuat saluran air seperti parit atau gorong-gorong dengan lebar dan ketinggian tertentu.
Total, ada 2.458 Kanal tambahan di 6 Polda prioritas Karhutla.
Rinciannya, Polda Jambi 2.726 kanal, Polda Riau 555 Kanal, Polda Sumsel 58 Kanal, Polda Kalsel 187 Kanal, Polda Kalbar 701 Kanal, dan Polda Kalteng 456 Kanal.
"Kami bersama instansi terkait juga membangun 4.351 embung pada 6 wilayah Polda yang rawan terjadi karhutla," ungkap dia.
Tak hanya itu, Polri juga membangun Geo Spatial Analitic Center (GSAC) sebagai pusat pelaporan titik panas dan pelaporan wilayah terkait Karhutla.
Menurutnya, GSAC telah dilengkapi teknologi yang berbasis artificial intelegence untuk menganalisa titik panas yang berpotensi sebagai karhutla.
"Kami juga melakukan koordinasi dengan criminal justice system dan kementerian LHK guna penerapan sanksi yang berat bagi pelaku Karhutla," tukasnya.
Baca juga: Awas, Pembakar Hutan Kini Bisa Terpantau CCTV Canggih dengan Jangkauan Luas
Sebelumnya, Kepolisian RI menyampaikan 6 Polda kini terdaftar menjadi titik prioritas terkait kerawanan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).
Polri bakal mengawasi intensif titik lokasi tersebut.
"Ada 6 Polda jadi prioritas ada Polda Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Riau, Jambi dan Sumatera Selatan," kata Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (6/5/2021).
Ia menyampaikan Mabes Polri nantinya juga mengawasi langsung Polda tersebut.
Keenam Polda itu juga nantinya diminta untuk berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk langkah pencegahan Karhutla.