Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengklaim pihaknya sudah mengantongi surat perizinan untuk menggelar demo terkait aksi solidaritas Palestina oleh para buruh.
"Iya (sudah dapat izin). Pemberitahuan aksi KSPI sudah diserahkan ke kepolisian," ujar Said Iqbal, ketika dihubungi Tribunnews.com, Senin (17/5/2021).
Said Iqbal mengatakan aksi solidaritas Palestina ini digelar serentak di seluruh Indonesia, tepatnya 24 provinsi, diikuti ribuan buruh, dan digelar Selasa (18/5) besok.
Namun khusus untuk wilayah DKI Jakarta, Said Iqbal menyebut demo akan diikuti ratusan buruh saja.
Nantinya aksi itu akan difokuskan pada dua tempat, yakni Kantor PBB dan Kedubes Amerika.
"Di Jakarta aksi 'labour solidarity' ini diikuti sekitar ratusan buruh yang dipusatkan di Kantor PBB dan Kedubes Amerika. Aksi labour solidarity KSPI adalah bagian dari aksi buruh seluruh dunia yang menjadi anggota konfederasi serikat buruh sedunia ITUC," jelasnya.
Adapun tuntutan yang akan disampaikan dalam aksi solidaritas Palestina itu adalah agar Israel menghentikan kekerasan dan agresi militer ke Palestina hingga memberikan kemerdekaan kepada Palestina.
"Dengan tuntutan stop kekerasan dan agresi militer Israel ke Palestina, tarik mundur tentara dan polisi Israel dari Masjid Al Aqsa Yerusalem, dan beri kemerdekaan Palestina karena kemerdekaan adalah hak setiap bangsa," pungkasnya.
Baca juga: Di Amerika Warga Boleh Lepas Masker Jika Vaksinasi Covid-19 Lengkap, Kenapa di Indonesia Tidak?
Besok, Ribuan Buruh Akan Gelar Aksi Solidaritas Palestina, Peserta dari 24 Provinsi
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) membenarkan bahwa ribuan buruh akan menggelar aksi solidaritas bagi Palestina terkait tindakan kekerasan yang dilakukan Israel.
Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan demo tersebut akan serentak dilakukan para buruh di seluruh Indonesia pada Selasa (18/5/2021) besok.
"Benar, aksi solidaritas itu digelar tanggal 18 Mei 2021, mulai pukul 09.00 WIB sampai selesai. Aksi bakal diikuti ribuan buruh di seluruh Indonesia, tepatnya di 24 provinsi," ujar Said Iqbal, ketika dihubungi Tribunnews.com, Senin (17/5/2021).
Said Iqbal memaparkan 24 provinsi yang menggelar aksi solidaritas meliputi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Aceh, Sumatera Utara, Bengkulu, Riau, Kepulauan Riau, Lampung, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, NTB, Maluku, dan Papua.
Selain itu, Said Iqbal menegaskan aksi solidaritas dari ribuan buruh tersebut akan tetap menerapkan protokol kesehatan Covid-19.
Baca juga: Iran Dituding Bantu Hamas, Kenapa Negara Arab Justru Banyak Diam dalam Konflik Israel-Palestina?
Tak hanya menggunakan masker dan menjaga jarak, dia menyebut para buruh juga akan dirapid test antigen sebelumnya.
"Aksi dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19, seperti rapid test antigen, memakai masker dan hand sanitizer, serta jaga jarak yang kesemuanya harus mengikuti arahan Satgas Covid-19," tandasnya.
Fraksi PKS Dorong PBB dan Organisasi Negara Islam Gelar Rapat Darurat Hentikan Kebrutalan Israel
Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini menyatakan kepedihan dan keprihatinan mendalam atas wafatnya ratusan rakyat sipil Palestina menyusul serangan Israel ke wilayah Gaza dalam beberapa hari terakhir.
Jazuli Juwaini yang merupakan Wakil Presiden Forum Parlemem Muslim Dunia ini meminta agar PBB dan organisasi internasional terkait tidak tinggal diam melihat pembantaian warga sipil di depan mata dunia.
"PBB dan organisasi negara Islam khususnya negara-negara di kawasan Timur Tengah harus segera menggelar rapat darurat untuk menghentikan agresi dan kebiadaban Israel yang semakin brutal," kata Jazuli melalui keterangannya, Minggu (16/5/2021).
Anggota Komisi I DPR RI ini menilai perlu berulang kali menyuarakan bahwa nasib rakyat Palestina menjadi tragedi kemanusiaan terbesar sepanjang sejarah umat manusia.
Baca juga: Korban Tewas Naik Jadi 181 Orang Akibat Serangan Israel di Gaza
Palestina menjadi satu-satunya bangsa yang hidup dalam penjajahan di abad modern, sementara bangsa-bangsa lainnya telah menikmati kebebasan dan kemerdekaan.
"Fraksi PKS mendesak negara-negara dunia untuk mengambil tanggung jawab kemanusiaan, tidak melihatnya sebagi konflik dua negara, apalagi menutup mata atas brutalisme yang dilakukan Israel," ujarnya.
Jazuli mengapresiasi sikap dan langkah pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri yang menyatakan tegas mendukung perjuangan rakyat Palestina.
"Inilah amanat UUD 1945 dan hutang sejarah Indonesia yang telah disuarakan sejak Presiden RI pertama Bung Karno." Pemerintah RI juga telah menempuh berbagai upaya untuk mendesak sidang darurat baik di level negara-negara OKI, GNB, hingga Dewan Keamanan PBB.
Selain diplomasi yang sudah berjalan, Jazuli mendorong pemerintah untuk memberikan bantuan yang riil dan konkret sesuai yang dibutuhkan rakyat Palestina saat ini.
Terlebih lagi solidaritas dalam negeri kita untuk membantu rakyat Palestina saat ini luar biasa.
"Saatnya dunia menunjukkan sikap yang jelas dan tegas terhadap Israel yang terus menggerogoti wilayah Palestina dan membunuhi rakyat sipil tak berdosa," pungkas Jazuli.
Indonesia, Malaysia dan Brunei Keluarkan Sikap Bersama Terkait Palestina: Kutuk Keras Agresi Israel
Pemerintah Indonesia, Malaysia Brunei Darussalam menyatakan sikap bersama menanggapi agresi Israel di Palestina.
Tiga negara mengutuk agresi Israel di wilayah Palestina khususnya di Yerusalem dan Jalur Gaza yang telah membunuh, melukai, dan menyebabkan penderitaan bagi banyak orang, termasuk perempuan dan anak-anak.
Sikap bersama itu ditegaskan dalam pernyataan bersama Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi), Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin dan Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah yang dirilis pada Minggu (16/5/2021) malam.
Baca juga: Korban Tewas Naik Jadi 181 Orang Akibat Serangan Israel di Gaza
“Kami mengutuk keras pelanggaran dan agresi terang-terangan berulang, yang dilakukan oleh Israel, terhadap warga sipil di seluruh Wilayah Palestina, terutama di Yerusalem Timur dan Jalur Gaza, yang telah membunuh, melukai dan menyebabkan penderitaan bagi banyak orang, termasuk perempuan dan anak-anak,” demikian pernyataan sikap bersama tiga pemimpin negara yang diunggah Presiden Jokowi dalam akun Twitternya.
Indonesia, Malaysia dan Brunei menyatakan keprihatinannya atas perluasan permukiman ilegal dan penghancuran serta penyitaan bangunan milik Palestina di seluruh Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur.
Tiga pemimpin negara ini menilai Israel jelas-jelas telah melanggar hukum internasional, termasuk hukum kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia (HAM) serta bersifat kolonial terhadap warga Palestina.
“Kami menyerukan kepada semua pihak untuk menahan diri, menghentikan serangan terhadap warga sipil, untuk mengambil langkah-langkah dalam menurunkan ketegangan situasi dan menegakkan hukum dan ketertiban internasional.”
Karena itu Indonesia, Malaysia dan Brunei mendesak kedua belah pihak untuk menerima kehadiran sementara dunia internasional di Kota Al-Quds, untuk memantau penghentian agresi di Wilayah Palestina.
Mereka juga mendesak Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk segera bertindak dan mengambil semua langkah yang mungkin untuk menjamin keamanan dan perlindungan warga sipil Palestina di seluruh Wilayah Palestina, mengingat komunitas internasional, dan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, khususnya, memiliki tanggung jawab khusus untuk menyerukan penghentian semua kekerasan, dan memenuhi kewajibannya menegakkan perdamaian internasional.
Tiga negara juga meminta Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengadakan pertemuan darurat untuk membahas isu ini.
“Kami menyerukan kepada komunitas internasional untuk tetap teguh dalam komitmen mereka untuk menjaga "solusi dua negara" untuk mencapai Negara Palestina yang merdeka, berdasarkan perbatasan pra-1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya,” demikian pernyataan sikap tiga pemimpin negara di Asia Tenggara itu.
Indonesia, Malaysia dan Brunei menegaskan kembali solidaritas dan komitmen kepada rakyat Palestina, termasuk hak-hak mereka untuk penentuan nasib sendiri, dan penciptaan Negara Palestina yang merdeka dan berdaulat.
“Kami siap mendukung upaya internasional yang bertujuan untuk mencapai perdamaian yang komprehensif, adil dan abadi di Timur Tengah atas dasar Resolusi PBB dan hukum internasional yang relevan, termasuk hukum kemanusiaan.”