Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI (Komnas HAM) mengagendakan untuk memanggil pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta lembaga terkait, menyoal polemik dari penyelenggaraan tes wawasan kebangsaan (TWK) untuk alih status pegawai KPK menjadi ASN.
Ketua KPK Firli Bahuri mengaku belum tahu apakah akan menghadiri agenda tersebut atau tidak.
"Yang mengatakan begitu (hadiri pemanggilan Komnas HAM) siapa? Saya belum ngomong itu loh," kata Firli Bahuri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/6/2021).
Firli mengakui, dirinya tidak mengetahui apa yang akan menjadi bahan pertanyaan dari Komnas HAM.
Baca juga: KPK Benarkan Tengah Usut Dugaan Korupsi di Aceh
Baca juga: KPK Tancapkan Paku Integritas di Kementerian ESDM
Terkait kepastian menghadiri pemanggilan Komnas HAM tersebut, Firli menyinggung mekanisme kerja pimpinan KPK.
"Sehingga apapun yang kita lakukan harus diputuskan bersama dan harus bertanggung jawab bersama secara tanggung renteng. Saya kira itu," katanya.
Minta Pimpinan KPK Kooperatif
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI (Komnas HAM) mengagendakan pemanggilan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoal timbulnya polemik dari penyelenggaraan tes wawasan kebangsaan (TWK) untuk alih status pegawai KPK menjadi ASN.
Komisioner Komnas HAM RI Beka Ulung Hapsara mengatakan, pihaknya meminta kepada pimpinan KPK untuk kooperatif memenuhi rencana panggilan tersebut.
"Harapannya Komnas, semua pihak yang dimintai keterangan kooperatif dan kemudian bisa jadi ruang untuk klarifikasi, konfirmasi apakah memang yang beredar di luar sana benar," tutur Beka kepada awak media di kantor Komnas HAM RI, Jakarta Pusat, Rabu (2/6/2021).
Adapun rencana pemanggilan itu kata Beka akan dilakukan pada pekan depan, namun dirinya belum memberikan kepastian terkait tanggal dari pemanggilan itu.
"Kami sedang rundingan dengan komisioner yang lain yang tergabung dalam tim. Karena ini juga harus mencocokkan dengan jadwal saya, jadwalnya Pak Anam (Komisioner Bidang Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM RI) maupun juga jadwalnya Pak Ketua," ucap Beka.
Beka juga belum menyebutkan nama pimpinan KPK yang akan menghadiri panggilan tersebut.