Baca tanpa iklan
Laporan wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Gelombang Rakyat (Gelora) berpandangan diperlukan dukungan anggaran militer sebesar Rp 500-600 triliun pertahun untuk menjadikan kekuatan militer Indonesia sebagai 'pemain global.'
"Kalau punya misi menjadikan Indonesia sebagai pemain global, maka harus memajukan kekuatan militernya. Kekuatan militer Indonesia harus naik kelas dari peringkat 16 (berdasarkan situs global firepower) menjadi peringkat lima," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gelora Indonesia Mahfuz Sidik dalam keterangannya, Jumat (4/6/2021).
Mahfuz menegaskan, berdasarkan survei kekuatan militer negara-negara di dunia tahun 2020, lima besar dunia saat ini diduduki oleh Amerika Serikat, Rusia, China, India dan Prancis, sementara Indonesia berada diperingkat 16.
Baca juga: Ketika Warganya Babak Belur Dihajar Covid-19, Malaysia Mendapat Ancaman 16 Pesawat Militer China
"Kalau lihat perbandingan dengan Prancis, budget militernya pertahun sampai antara 500-600 triliun. Sementara Indonesia, kalau kita lihat Renstra 25 tahun yang sedang disusun Kemenhan sebesar Rp 1.760 triliun untuk 2020-2044. Itu relatif kecil untuk lima Restra, 1,5 persen dari PDB" jelasnya.
Sementara jika melihat, Renstra MEF 2020-2024 yang tengah berjalan pada tahap ketiga dengan capaian 75 persen, kata Mahfuz, untuk pertahanan TNI AL saja, pengalokasian anggarannya hanya sekitar 40 persen dari total anggaran Renstra MEF
"Apakah visi Presiden Jokowi (Joko Widodo) menjadikan Poros Maritim Dunia tidak didukung oleh penguatan porsi pertahanan? Angkatan Laut kita minimal harus punya 3 kapal selam super canggih untuk mengamankan tiga ALKI, bukan kapal yang berusia 30 tahunan, dan butuh beberapa kapal untuk pengalawan juga," ujar Mahfuz.
Tiga kapal selam super canggih tersebut, juga diperlukan untuk menjaga kawasan perbatasan dengan negara lain, seperti perbatasan di Laut China Selatan yang tengah mengalami ketegangan akibat klaim sepihak China terhadap kawasan tersebut.
Selain itu, Indonesia perlu memiliki satelit militer sendiri untuk mengamankan wilayah udara Indonesia agar tidak dikontrol negara lain. Sebab, terasa janggal apabila menggunakan satelit dari negara lain, sementara Indonesia memiliki tentara dan kekuatan militer sendiri.
"Jadi bagaimana terjemahan dari anggaran Rp 1.760 triliun itu, apalagi ditarik maju 2024. Lalu, apakah sudah ada evaluasi Restra MEF 2020-2024, masih ada sisa capaian sebesar 25 persen dan penganggarannya juga dihitung dari 2020. Di sinilah ada ruang abu-abu itu, kita juga punya hak untuk mendapatkan informasinya," tandas Mahfuz.
Baca juga: AU Malaysia Deteksi Penerbangan Mencurigakan Pesawat Militer China di Dekat Wilayah Udaranya
Karena itu, pemerintah diharapkan mendefinisikan ulang asumsi-asumsi dasar dan proyeksi di dalam membangun postur pertahanan, termasuk strategi dan doktrinnya.
"Kalau kita membedah Buku Putih Pertahanan dan Renstra 2020-2024, ada dua hal yang belum kuat menjadi asumsi perencanaan, yaitu respon memperkuat negara maritim dan perkembangan teknologi komunikasi di era digital," katanya.
Partai Gelora, lanjutnya, akan terus mendorong untuk membuka ruang diskusi atau wacana ini.
"Kita akan membuka diskursus atau wacana ini, karena menyangkut ketahanan nasional dalam membangun indonesia ke depan. Kita tidak boleh memulainya dengan asumsi yang salah, apalagi perencanaan asal-asalan. Itu yang paling penting," pungkas Mahfuz.
Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Anis Matta menambahkan, ketika ingin menjadikan militer Indonesia menjadi kekuatan militer kelima dunia, maka dibutuhkan roapmap jangka panjang.
Asumsi-asumsi dasar mengenai sistem pertahanan saat ini, lanjutnya, harus dilakukan perubahan secara fundamental, terutama menyangkut konflik global dan perang masa depan.
"Asumsi-asumsi yang kita percaya selama ini, harus kita harus dipertanyakan kembali. Karena semua asumsi dasar ini, menentukan cara kita memandang strategi pertahanan. Hal ini menjadi entry point bagi Partai Gelora memulai pembicaraan yang lebih strategis," pungkasnya. (*)