Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wacana untuk menduetkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam perhelatan Pilpres 2024 digaungkan oleh Waketum PKB Jazilul Fawaid.
Terkait hal itu, Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan pihaknya menghormati adanya wacana tersebut.
Hanya saja pembahasan wacana itu belum menjadi prioritas Demokrat.
Baca juga: Muncul Wacana Duet Gus AMI-AHY Untuk Pilpres 2024, Bamsoet: Boleh Juga Nih
"Kami menghormati aspirasi politik yang berkembang di internal PKB terkait pemilihan presiden 2024, termasuk wacana memasangkan Mas Ketum AHY dengan Cak Imin. Sebagai wacana sah-sah saja, termasuk mengusulkan Cak Imin sebagai calon presidennya. Namun bagi Partai Demokrat, penyikapan dan pembahasan wacana seperti ini belum menjadi prioritas," ujar Kamhar, kepada wartawan, Jumat (4/6/2021).
Baca juga: Soal Koalisi Pilpres 2024, Elite Gerindra: Kalau dengan PDIP Kami Cocok Saja
Kamhar mengungkap partainya masih fokus pada agenda konsolisi internal untuk mempersiapkan Musda dan Muscab.
Selain itu juga fokus kepada konsolidasi eksternal yaitu melakukan kerja-kerja nyata yang dirasakan langsung manfaatnya oleh rakyat yang hingga kini masih diterpa kesusahan akibat krisis ekonomi dan krisis kesehatan.
Tak hanya itu, partai berlambang mercy itu juga tengah fokus terhadap advokasi kebijakan, untuk merespon dan melakukan telah kritis atas berbagai persoalan yang belum teratasi.
Dia mencontohkan ancaman terhadap pemberantasan korupsi yang berpotensi terganggu akibat peralihan status pegawai KPK menjadi ASN.
"Kami sangat serius terhadap ini. KPK adalah anak kandung reformasi sebagai institusi yang dibentuk untuk menjawab masalah KKN khususnya korupsi yang merajalela di era orba," kata Kamhar.
"Partai Demokrat terus mengambil sikap kritis pada persoalan ini mulai dari revisi UU pemberantasan korupsi hingga kini yang terbaca sebagai operasi sistematis untuk melemahkan KPK dan menghalangi agenda pemberantasan korupsi. Sangat jauh berbeda dengan wajah KPK dan agenda pemberantasan korupsi di masa Pemerintahan SBY," imbuhnya.
Oleh karena itu, Kamhar menegaskan Partai Demokrat untuk saat ini masih memprioritaskan menjawab persoalan di Tanah Air yang belum juga teratasi.
"Dan masih banyak lagi persoalan yang menjadi prioritas untuk disikapi, utamanya terkait krisis ekonomi dan krisis kesehatan yang belum teratasi hingga kini," tandasnya.
Jazilul Fawaid: Banyak Desakan Kalangan Bawah dan Kiai Minta PKB Usung Muhaimin Jadi Capres
Polling pendahuluan kandidat calon presiden (capres) yang dilakukan Jaringan Informasi Rakyat (Jari Rakyat) menempatkan empat nama yang bersaing ketat sebagai kandidat capres potensial.
Terdapat 14 nama yang diikutsertakan dalam poling tersebut, seperti Abdul Muhaimin Iskandar, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Airlangga Hartarto, Anies Baswedan, Budi Gunawan, Erick Thohir, Ganjar Pranowo, Moeldoko, Puan Maharani, Prabowo Subianto, Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, Tito Karnavian, dan Tri Rismaharini.
Dari 14 nama yang masuk poling pendahuluan capres 2024, ada empat nama elite nasional yang bersaing ketat.
Mereka adalah Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang juga Wakil Ketua DPR Abdul Muhaimin Iskandar 15,9 persen, Ketua Umum Partai Demokrat AHY 29,2 persen, Gubernur DKI JAkarta Anies Baswedan 17,9 persen, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo 19,5 persen.
Selebihnya, Airlangga Hartarto (0 persen), Budi Gunawan (1,5 persen), Erick Thohir (2,6 persen), Moeldoko (0 persen), Puan Maharani (1,5 persen), Prabowo Subianto (9,7 persen), Ridwan Kamil (5,6 persen), Sandiaga Uno (3,6 persen), Tito Karnavian (4,1 persen), dan Tri Risma Harini (2,1 persen).
Koordinator Nasional Jari Rakyat, Prasetyo mengatakan poling pendahuluan ini merupakan upaya untuk menjaring sejauh mana atensi suara rakyat terhadap Capres pilihannya.
Menurut Prasetyo, munculnya nama AHY dengan perolehan 29,2 persen suara sementara dapat menunjukkan bahwa masyarakat sedang mencari alternatif pilihan.
Selain itu, figur Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan yang masing-masing menempati posisi kedua dan ketiga dalam hasil poling sementara ini, lanjut dia, relatif sama dengan hasil survei beberapa lembaga.
Baca juga: Polling Capres Jari Rakyat: AHY, Ganjar, Anies dan Gus AMI Bersaing Ketat
Namun demikian patut dicermati nama Gus AMI atau Muhaimin Iskandar dalam posisi lima besar menjadi sorotan tersendiri.
Menanggapi hasil itu, Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid menegaskan bahwa banyak desakan dari kalangan bawah dan juga sejumlah kiai sepuh Nahdlatul Ulama (NU) di berbagai daerah agar partainya mencapreskan Gus AMI pada Pilpres 2024 mendatang.
”Banyak desakan kepada Ketua Umum PKB Gus Ami, dan desakan itu karena beliau dianggap satu-satunya representasi tokoh dari NU (Nahdlatul Ulama-Red),” kata Jazilul dalam keterangan tertulis, Sabtu (29/5/2021).
Wakil Ketua MPR ini menambahkan, sampai saat ini PKB terus menjalin komunikasi dengan partai lain guna menyamakan pandangan guna bisa menjalin koalisi.
Sebab Gus Ami maju tidak bisa sendirian mengusungnya karena keterbatasan suara yang dimiliki PKB.
”Harus memenuhi syarat administratif 20 persen suara. Itu syarat administratif dan PKB memiliki 10 persen suara. Tentu sesuai dengan visi yang diusung PKB selama ini,” jelasnya.
Tak Ada Jokowi dan Dekat dengan NU, Besar Peluang Muhaimin Iskandar Capres di 2024
Peluang Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar alias Gus AMI untuk maju sebagai calon presiden (capres) pada 2024 mendatang dinilai cukup besar.
Pengamat politik Universitas Al Azhar Jakarta Ujang Komaruddin mengatakan, dengan posisinya sebagai ketua umum partai politik (parpol) yang memiliki basis massa cukup besar yakni Nahdlatul Ulama (NU), peluang Gus AMI atau yang juga popular dengan sebutan Cak Imin untuk maju sebagai capres cukup besar.
Apalagi, sesuai konstitusi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sudah dua kali menjabat Presiden tidak bisa lagi maju dalam Pilpres 2024 sehingga dinamika politik akan semakin menarik karena peluang para elite nasional semakin terbuka, salah satunya Gus AMI.
”Muhaimin Iskandar dari era ke era posisinya selalu menarik dan selalu dalam pemerintahan. Ini tentu sangat bagus. Apalagi PKB punya basis massa yang cukup kuat yaitu NU. Itu juga menjadi kelebihan yang seharusnya dikapitalisasi dengan baik. Tentu Muhaimin punya peluang yang cukup bagus sebagai capres maupun cawapres, tinggal bagaimana PKB dengan infrastruktur yang dimiliki, dengan jaringan NU-nya, juga posisi Muhaimin sebagai elite nasional bisa menarik simpati masyarakat,” ujar Ujang Komaruddin, Sabtu (22/5/2021).
Dikatakan Ujang yang juga Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), pada Pilpres 2024 nanti, ada sedikitnya enam klaster capres maupun cawapres yang berpotensi maju.
Baca juga: Airlangga Hartarto Targetkan Kemenangan Pilpres-Pileg Lewat Penguatan LKI di Basis Desa-desa
Pertama adalah klaster ketua umum (ketum) parpol. ”Disana ada Muhaimin Iskandar, Airlangga, Prabowo, AHY, Puan yang mewakili Megawati dan lainnya,” katanya.
Kedua adalah klaster menteri seperti Sandiaga Uno, Erick Thohir, Airlangga dan juga Prabowo. Klaster ketiga adalah kepala daerah seperti Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Khofifah Indarparawansa dan Ridwan Kamil.
"Klaster keempat adalah pengusaha seperti yang dulu ada Sandiaga Uno, mungkin juga sekarang Erick Thohir,” katanya.
Berikutnya, kata Ujang, capres-cawapres berpotensi muncul dari klaster mantan purnawirawan TNI/Polri seperti Prabowo, Gatot Nurmantyo maupun Moeldoko.
Terakhir adalah kekuatan ormas seperti sebelumnya ada KH Ma’ruf Amin dari NU, KH Hasyim Muzadi maupun KH Solahuddin Wahid.
”Artinya kalau kita melihat kontruksinya maka Muhaimin berpotensi masuk ranah politik 2024. Kita tahu pasca Jokowi tidak bisa mencalonkan lagi karena terganjal konstitusi maka 2024 adalah pertarungan bebas,” tuturnya.
Dengan kans yang dimilikinya, tutur Ujang, Muhaimin dan juga para kandidat potensial lainnya, tidak ad acara lain selain terus berupaya mengambil simpati publik.
”PKB dengan infrastruktur yang dimilik, jaringan NU yang dimiliki harus hadir di tengah-tengah masyarakat. Kalau masyarakat kesulitan harus hadir. Kalau memang serius harus dilakukan dari saat ini, walaupun itu akan menghabiskan energi dan kekuatan finansial. Rakyat harus didekati di tengah-tengah kesulitan sehingga ada simpati dari mereka,” urainya.