Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Perekonomian yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto mengatakan bahwa realisasi anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sudah mencapai 29,9 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp699,43 triliun.
Hal itu dikatakan Airlangga usai rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, (7/6/2021).
"Pelaksanaan dari program PEN itu telah mencapai 29,9 persen dari Pagu atau naik 86,7 triliun dari Kuartal pertama yang mencapai Rp 123,206 triliun," kata Airlangga.
Baca juga: Ekonomi Sultra Akan Terdongkrak Setelah Kawasan Industri Konawe Masuk Proyek Strategis Nasional
Bertambahnya serapan anggaran tersebut, kata Airlangga berasal dari kontribusi sejumlah sektor.
Di antaranya yakni Program Perlindungan Sosial yang serapannya mencapai 39,2 persen dari anggaran Rp150,28 triliun.
Realisasi Program Prioritas yang mencapai 28 persen dari total anggaran Rp123,67 triliun.
Baca juga: Menhub Budi: Kegiatan Pengiriman Logistik Mampu Menstimulasi Pemulihan Ekonomi di Indonesia
Kemudian realisasi Program Insentif Usaha yang serapannya sudah 79,9 persen dari anggaran Rp56 triliun.
Lalu Program Dukung Korporasi baru terserap 21 persen dari anggaran Rp187 triliun.
"Kemudian Program Kesehatan sudah mencapai 18,8 persen realisasi (dari Rp 175 triliun)," katanya.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajaran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terus mengawal realisasi belanja pemerintah, agar cepat dilakukan.
Presiden mengatakan belanja pemerintah saat ini masih sangat rendah.
"Realisasi belanja pemerintah masih rendah, sekitar kurang lebih 15 persen ini untuk APBN dan 7 persen untuk APBD, masih rendah. Serapan belanja PEN, pemulihan ekonomi nasional juga masih rendah baru 24,6 persen," kata Jokowi dalam Peresmian Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2021, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis, (27/5/2021).
Baca juga: Mahfud MD Temui Seniman Yogyakarta, Sampaikan Salam dari Jokowi Hingga Bahas Pandemi
Presiden juga meminta BPKP dan APIP mencari dan menawarkan jalan keluar kepada kementerian dan lembaga untuk mengatasi masalah serapan anggaran ini.
Kemudian mengawal agar kementerian, lembaga dan Pemda bisa merealisasikan belanjanya dengan cepat dan akuntabel.
Hal itu menjadi penting, karena target pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua yakni 7 persen.
Target tersebut tidak mudah karena saat ini masih minus 0,74 persen.
Baca juga: Mahfud MD Buka Suara soal Polemik TWK di KPK, Minta Jokowi Tak Disalahkan, Tuding Parpol dan DPR
"Tapi saya meyakini insyaallah kalau semuanya bekerja keras, belanja segera dikeluarkan realisasinya angka itu bukan sesuatu yang mustahil untuk diraih," katanya.
"Karena target yoy untuk growth pertumbuhan ekonomi kita kan 4,5 sampai 5,5 persen. Tapi kalau ini tidak ketemu angka tujuh untuk mengejar pertumbuhan ekonomi tahun 2021 bisa jadi tidak tercapai. Meski pun kita tahu ada ketidakpastian ekonomi global, dan ada ketidak pastian karena ada pandemi," pungkasnya.